Apa Itu Brigade Pangan yang Dibentuk Kementan? Ini Syarat dan Gaji yang Bisa Diperoleh

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kementerian Pertanian atau Kementan belum lama ini meluncurkan sebuah program yang diberi nama Brigade Pangan.

Brigade Pangan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dengan cara mengajak masyarakat, khususnya generasi muda agar mau terlibat pada sektor pertanian.

Harapannya, dengan terbentuknya Brigade Pangan ini, kedepan Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan swasembada pangan di sektor pertanian.

Adapun gaji yang bakal diterima petani terbilang cukup menggiurkan.

Baca juga: Waspadai Link Palsu Mengatasnamakan Program Petani Milenial Kementan, Simak Penjelasannya

Tentu saja, Anda yang ingin bergabung menjadi Brigade Pangan harus lolos seleksi yang dibuat oleh pihak Kementan.

Dalam hal ini, Brigade Oangan nantinya akan melakukan pengelolaan lahan rawa tang optimal atau OPLAH dan pencetakan sawah (CSR) berbasis komunitas dengan teknologi canggih.

Tidak hanya mengandalkan alat modern, Brigade Pangan nanti juga akan mengembangkan pola kemitraan dengan kelembagaan petani lokal.

Sehingga posisi Brigade Pangan sebagai integrator yang menghubungkan proses produksi hingga hilirisasi.

Baca juga: Apa Itu Ikan Mola-mola atau Ikan Matahari yang Terdampar di Kota Gorontalo

Adapun skala pengelolaan lahan mencapai kurang lebih 200 hektare per Brigade, yang akan menjadikan pengelolaan lebih terstruktur.

Untuk mengetahui seperti apa Brigade Pangan ini, simak penjelasan berikut sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Kriteria Brigade Pangan

Dikutip dari laman indonesiabaik.id, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat bergabung dalam program Brigade Pangan, antara lain:

1. Beranggotakan 15 orang petani millennial
2. Pendidikan minimal SD (dari lokal) atau SLTA (dari luar)
3. Berkarakter jujur, pantang menyerah, dan punya jiwa entrepreneurship
4. Berkomitmen melakukan kemitraan minimal 5 tahun
5. Berkomitmen meningkatkan provitas dan indeks pertanaman

Baca juga: Apa Itu Kabut Haze yang Sempat Menutupi Wilayah Labuhan Bajo? Begini Penjelasan BMKG

Tahapan Program Brigade Pangan

Bagi peserta program Brigade Pangan terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui, antara lain:

1. Petani mengajukan pembentukan Brigade Pangan ke BPP melalui penyuluh pertanian setempat
2. Petani melakukan musyawarah untuk pembentukan Brigade Pangan
3. Petani menyiapkan berkas persyaratan dan menyerahkan ke penyuluh dengan diketahui oleh Kepala Desa /Babinsa setempat
4. Admin Simluhtan menginput Brigade Pangan
5. BPP melaporkan Brigade Pangan yang sudah terdaftar ke Dinas Pertanian dan Perkebunan di Seksi Penyuluhan
6. Kelompok tani ditetapkan sebagai peserta program Brigade Pangan oleh Kepala Dinas setempat

Baca juga: Apa Itu Serangan Fajar? Inilah Ancaman Pidana yang Siap Menanti Pelakunya

Penghasilan Peserta Program Brigade Pangan

Dalam satu tahun pertama, program Brigade Pangan disebut akan menunjukkan proyeksi yang positif.

Dengan total biaya operasional Rp3,94 miliar, pendapatan yang dihasilkan dapat mencapai Rp8,4 miliar, dan akan memberikan keuntungan bersih sebesar Rp4,46 miliar.

Sementara pendapatan bagi para petani diproyeksikan mencapai Rp10 juta per bulan.

Hal ini seperti dijelaskan Kepala Biro Humas Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Moch Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta (24/11/2024), seperti dikutip dari laman Antara.

Arif menyebut bahwa perhitungan potensi pendapatan Brigade Swasembada Pangan atau petani muda milenial dapat mencapai Rp10 juta per bulan bahkan lebih, jika mengelola sawah dengan sistem modern.

“Setiap Brigade yang terbentuk beranggotakan 15 orang dengan mengelola lahan 200 hektare. Mereka akan mengelola lahan selama 5 tahun agar pendapatannya optimal,” kata Arief.

Arief menjelaskan, dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare, potensi produksi mencapai 1.000 ton gabah kering panen (GKP) dan asumsi harga gabah Rp6.000 per kilogram, maka total pendapatan kotor brigade dapat mencapai Rp6 miliar.

“Setelah dikurangi biaya operasional sebesar Rp19 juta per hektare atau total Rp3,8 miliar untuk lahan 200 hektare, maka perkiraan pendapatan bersih dari budidaya padi ini adalah sebesar Rp2,2 miliar dan nantinya dibagi antara brigade dan pemilik lahan,” jelas Arief.

Program ini menggunakan skema bagi hasil 70:30, di mana 70 persen pendapatan diberikan kepada brigade dan 30 persen untuk pemilik lahan.

Selain itu, sebagian dari pendapatan brigade juga disisihkan untuk modal tanam berikutnya agar kegiatan ini berkelanjutan.

Dengan begitu, potensi penghasilan Rp10 juta per bulan bahkan bisa lebih besar jika pengelolaan dilakukan secara lebih efisien dan produktif.

"Jika mampu tanam 2–3 kali dalam setahun, hasilnya tentu akan meningkat. Apalagi pemerintah telah menghibahkan alat dan mesin pertanian senilai Rp3 miliar untuk dikelola brigade selama lima tahun,” kata Arief.

Program Brigade Pangan Libatkan Kerjasama Lintas Kementerian

Dalam program ini, Kementan juga bekerjasama dengan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang akan melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Dikutip dari laman Antara (28/11/2024), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa warga binaan yang menjalani bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Pangan.

Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan WBP yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan melalui pelatihan intensif di sektor pertanian.

Kolaborasi ini akan difokuskan pada pelatihan intensif komoditas padi, yang menjadi kebutuhan pokok utama nasional.

Selama pelatihan, warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama 1-2 tahun untuk mempelajari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian modern, hingga pemasaran hasil panen.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan