ANGGOTA DPRD SUMUT SAMBANGI RUMAH SISWA DISURUH DUDUK DI LANTAI Oleh Gurunya Gegara Tak Bayar SPP

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Anggota DPRD Sumut Ikhwan Ritonga mendatangi rumah orang tua siswa  yang disuruh duduk di lantai karena belum bayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SD Swasta  Yayasan Abdi Sukma. 

Pantauan Tribun Medan, Ikhwan datang sendiri ke rumah orang tua siswa itu di Kecamatan Medan Maimun.   Ikhwan pun  menyapa dan mencari tahu terkait kronologi kejadian  siswa tersebut. 

Ikhwan mengaku, perihatin  terhadap siswa tersebut. Karena kejadian itu dapat merusak psikologis sang anak.

"Kita sangat perihatin karena memang itu merusak psikologis anaknya. Niat dia bagus mau belajar, ketika hukuman seperti ini karena ekonomi orang tua ini tidak bisa dibenarkan," jelasnya usai menemui keluarga siswa.

Ikhwan mengatakan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi  ke Kepala Dinas  pendidikan Kota Medan.

"Kita juta akan  sampaikan evaluasi ini ke Dinas Pendidikan  karena ini adalah SD, khususnya Menteri Pendidikan soal evaluasi intruksi kepada sekolah-sekolah. hal-hal seperti ini tidak dibenarkan (hukuman)," ucapnya.

Menurutnya,  jika permasalahan uang sekolah seharusnya pihak guru menyampaikan ke wali murid bukan ke siswa.

"Kalau tidak bisa membayar uang sekolah, kalau bisa disampaikan kepada orang tua dan tidak perlu diketahui siswa. karena ini merupakan generasi bangsa ke depan," terangnya.

Ikhwan mengaku mendapat laporan ini dari Admin  Sosial Media Partai Gerindra dan atas instruksi Presiden Prabowo.

"Hari ini kami dari partai gerindra mendapat intruksi dari pak presiden ketika ada masyarakat untuk hadir di tengah masyarakat. kita diberi tahu admin gerindra untuk turun," jelasnya

Dikatakannya, pihaknya pun berjanji akan membayar SPP siswa tersebut hingga tamat sekolah.

"Maka di sini saya hadir untuk menyelesaikan masalah ini sampai anak ini tamat SD. jadi 2 tahun setengah kita lunasin sekaligus," jelasnya.

Ikhwan berharap, Pemko Medan memberikan teguran keras ke pihak sekolah.

"Kami harap Pemerintah kota Medan memberikan teguran  dan menjadikan ini sebagai intropeksi sekolah negeri atau swasta," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan  anggota komisi E DPRD Sumut,  Fajri Akbar. Menurutnya kejadian itu sangat memperihatinkan pihaknya.