Temuan PPATK, Kades di Sumut Pakai ADD Main Judol Aliran Miliaran, Dewan Segera Panggil Dinas PMD

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Desa di Sumut jadi sorotan, setelah menjadi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyalahguankan Anggaran Dana Desa (ADD). 

Kades di Sumut disebut memakai ADD puluhan hingga ratusan juta untuk kepentingan pribadi bermain judi online. 

Menyikapi kabar tak sedap ini, Komisi A DPRD Sumut, mengaku sangat kecewa dengan adanya temuan dari PPATK, yang menyebut Anggaran Dana Desa (ADD) untuk judi online.

Seyogyanya ADD dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan Pembanguna desa. 

"Sangat memalukan. Judi online sudah sangat meresahkan ini," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga ketika dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

Dirinya menyerukan kepala daerah bertindak tegas dengan aparatur negara yang terlibat judi online.

Katanya, sosok Kepala Desa seharusnya menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat, bukan menyesatkan. 

"Kami meminta kepada pemerintah daerah baik tingkatan gubernur, bupati hingga tingkat walikota untuk menindak kepada seluruh perangkat desa yang memakai dana desa untuk judi online, pastinya ini sangat merugikan masyarakat," kata Zeira Politisi PKB ini. 

Diketahui ada anggaran desa dengan angka fantastis disalurkan ke Kepala Desa.

Nilai ratusan hingga miliaran juta sangat merugikan rakyat dipakai untuk keperluan pribadi seperti judi online dan foya-foya melanggar hukum. 

"Miliaran itu sudah banyak sekali jika dipakai judi online, karena dari berita yang baca PPTK tidak bisa memerinci berapa dan daerah Kabupaten mana yang melakukan itu, saya rasa PPATK harus transparan juga," ucapnya.

Zeira berencana akan melakukan pemanggilan Dinas PMD selaku atasan dari Kepala Desa. Selanjut akan dilakukan tindakan investigasi agar transparan. 

"Pastinya harus ada tindakan kalau ini benar terjadi, jangan sampai hal ini terlalu dibiarkan, dan jika dibiarkan akan berkembang dan merugikan masyarakat," ucapnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaam Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumut, Putra dikonfirmasi seolah kaget, seolah baru mengetahui. Selankutkan akan menelusuri dugaan penyelewengan ADD. 

"Kita baru tahu, nanti kita akan mengecek ke Kabupaten dan Kota," katanya kepada wartawan. 

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap uang puluhan miliaran yang dialokasikan untuk dana desa diselewengkan dalam kegiatan perjudian online.

Juru Bicara PPATK Natsir Kongah mengungkapkan, dari penelusuran oleh otoritasnya banyak kepala desa di sejumlah wilayah yang menerima transfer dana desa melakukan transaksi perjudian online rentang valuasi antara Rp 50 sampai Rp 260 juta.

Natsir mengungkapkan contoh temuan PPATK yang terjadi di kabupaten di Sumatera Utara (Sumut).

Kata dia, transfer dana desa ke rekening dana desa (RKD) periode Januari sampai dengan Desember 2024 dari pemerintah pusat senilai Rp 115 miliar.

Dari transfer tersebut sebanyak Rp 50an miliar ditransfer ke kepala desa atau pihak lainnya lebih dari Rp 40 miliar yang diduga diselewengkan.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan