Diduga Lurah dan Kepling Cinta Damai Terlibat Mafia Tanah, Warga Blokade Jalan, Bobby: akan Kita Cek

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Warga Gg Sempurna Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia melakukan aksi blokade jalan karena menolak eksekusi lahan yang mereka tempati.

Sekitar 24 kepala keluarga akan terdapampak eksekusi lahan yang disinyalir adanya mafia tanah. 

Massa yang melakukan aksi blokade jalan ini juga membawa spanduk yang bertuliskan dugaan Camat dan Kepala Lingkungan setempat ikut dalam mafia tanah tersebut.

"Lurah Cinta Damai dan Kepala Lingkungan jadi beking mafia tanah. Lawan mafia tanah. Tanah kami bukan Tanah garapan," tulis spanduk tersebut. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku akan mengecek terlebih dahulu akan kasus dugaan mafia tanah yang dilakukan Kepling dan Lurah Cinta Damai.

"Saya belum berani berkomentar banyak, saya belum cek dan lihat laporannya. Nanti akan saya cek terlebih dahulu," ucapnya, Kamis (23/1/2025).

Menurut Bobby, jika nanti terbukti ada kepling, lurah, camat ataupun ASN Pemko Medan yang terlibat mafia tanah akan diberi tindakan tegas.

"Tapi kalau menyalahi hukum, misal jadi mafia tanah, ASN yang melanggar tentu harus ada sanksi yang diberikan Pemko Medan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, - Warga Jalan Sempurna, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia melakukan aksi di sepanjang Jalan Pantai Timur yang terancam digusur dari tempat tinggal mereka, Kamis (23/1/2025).

Hal ini dilakukan setelah perumahan Komplek Taman Hako Indah mengklaim lahan tersebut milik mereka dan akan segera melakukan eksekusi.

Kuasa Hukum Pandapotan Tamba bersama kuasa hukum lainnya yang mendampingi warga Kelurahan Cinta Damai mengatakan warga melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan.

"Kenapa kami melakukan perlawanan karena warga di sini adalah pemilik yang sah mereka sudah mendiami tanah ini dan mereka sudah membuat bangunan itu sejak tahun 42. Sementara sertifikat atas nama Handoko Gunawi terbit tahun 94 dan kita warga tahun 2007 sudah mengajukan gugatan," ujarnya kepada Media, Kamis (23/1/2025).

Dijelaskannya, gugatan tersebut dimenangkan, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung tahun 2010.

"Dan itu sudah ingkrah hak milik nomor 374 tahun 94 atas nama Handoko Gunawi sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lalu tahun 2012 mereka mengajukan gugatan kembali, ke Pengadilan Negeri Medan, tahun 2021 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan hari ini mereka mengajukan eksekusi kepemilikan tanah ini.

"Inilah kita lakukan perlawanan bahwasanya kita adalah pemilik yang sah, bukan penggarap. Tahun 42 sudah mereka tinggal disini dan dibuktikan tahun 1992 pembagian dari Korem sudah diberikan kepada kita," jelasnya.

Tanah sudah milik warga sebelum sertifikat hal milik diterbitkan tahun 1974. Oleh karena itu disebutnya warga melakukan perlawanan hari ini. 

"Kita berharap hari ini aparat pemerintah, aparat negara supaya berdiri dengan rakyat arif dan bijaksana. Kita bukan melakukan keonaran, kita memperjuangkan hak hak yang telah kita terima dari orang tua terdahulu," ungkapnya.

Kuasa Hukum menegaskan masyarakat yang terdampak telah memiliki Sertifikat Hak Milik, dan sebagian lagi memegang surat sah penyerahan kepemilikan dari Korem.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan