RESPONS Anggota DPR dari PKB Terkait Anggaran IKN Diblokir: Jangan karena IKN Program Lain Terhambat

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Indrajaya meminta agar pemerintah memastikan pelaksanaan program prioritas tak terhambat oleh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Atas dasar itu, Indrajaya berpandangan bahwa tidak ada salahnya kelanjutan pembangunan IKN ditunda, apabila pemerintah sedang dalam kondisi kesulitan anggaran atau memiliki program lain yang lebih mendesak.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," ujar Indrajaya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025).

Hal tersebut disampaikan Indrajaya sebagai respons atas pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar 80 persen.

Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 110,95 triliun, kini hanya tersisa Rp29,57 triliun. 

Imbasnya, menurut Indrajaya, Kementerian PU turut memangkas anggaran untuk IKN dari Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

Namun, dia mengingatkan bahwa anggaran IKN itu tidak hanya berada di Kementerian PU, tetapi juga di Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). 

“Hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat,” kata Indrajaya. 

Dia menyebut, total anggaran OIKN sebesar Rp 28,3 triliun pada APBN 2025. 

Dari jumlah itu, sebanyak Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana IKN, misalnya jalan dan infrastruktur dasar, serta pengelolaan gedung dan kawasan.

Politikus PKB itu pun meyakini bahwa dampak positif dari keberadaan ibu kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.

“Karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru),” ujar Indrajaya. 

Indrajaya pun mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN, jika semua gedung perkantoran lembaga negara sudah terbangun pada 2028 mendatang. 

Dia beranggapan bahwa rencana tersebut menunjukkan bahwa Prabowo tidak memaksakan diri untuk bisa berkantor di ibu kota baru, dengan cara membebani kementerian/lembaga dan mengabaikan program kesejahteraan rakyat. 

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," katanya. 

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir. 

Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025). 

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ujar Dody.

Bahkan, dia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait anggaran untuk IKN, yang tengah diblokir. 

Dasco mengatakan, anggaran di sejumlah kementerian/lembaga memang sedang mengalami rekonstruksi saat ini.

"Saya juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak eksekutif, bahwa untuk anggaran IKN itu juga dengan beberapa kementerian lain sedang dilakukan rekonstruksi anggaran," ujar Dasco. 

"Sehingga ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengalami rekonstruksi," sambungnya. 

Menurut Dasco, keputusan mengenai rekonstruksi anggaran kementerian, termasuk untuk IKN, baru diputuskan pekan depan. 

"Apakah kemudian termasuk IKN, kita akan lihat nanti pekan depan, yang akan kita lihat hasilnya dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah," jelas Dasco. 

Sementara itu, terkait anggaran Kementerian PU yang dipangkas besar-besaran, Dasco meyakini tidak ada masalah dengan tindakan tersebut. 

Meski demikian, Dasco mengindikasikan Kementerian PU sedang meminta tambahan anggaran, yang mana akan diputuskan pekan depan juga. 

"Kalau dari informasi yang didapat untuk belanja yang penting-penting dan kemudian juga untuk program-program yang langsung ke masyarakat, kelihatannya tidak ada masalah," katanya.   

"Namun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian PU untuk dapat dibuka bintangnya, atau kemudian ditambah anggarannya, yang kita akan lihat pada minggu depan hasil dari rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah," imbuh Dasco. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com