Curhatan Pilu Orangtua Siswa SMKN 10 Medan karena Anaknya Terancam Tak Bisa Daftar PTN Jalur SNBP

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rasa Cemas dan khawatir tersorot dari mata Oktavia Situmorang, satu diantara orangtua siswa kelas XII SMKN 10 Medan yang tidak bisa daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

Anaknya tak bisa daftar PTN melalui jalur SNBP gegara pihak guru dan operator sekolah memasukkan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) pada saat injury time. 

Rasa cemas dan khawatir itu semakin terlihat pada saat mediasi di ruang rapat SMKN 10 Medan. 

Dalam mediasi itu, sejumlah perwakilan orang tua, Humas SMKN 10 serta perwakilan dari Disdik Medan duduk bersama untuk menyampaikan permasalahan ini dengan kepala dingin.

Satu per satu orangtua yang ikut mediasi, menyampaikan tuntutan-tuntutan, jika memang anaknya tidak akan bisa ikut SNBP. 

Hampir semua keluhan dan tuntutan sama yang disampaikan para orangtua. Hanya saja, Okta lebih menceritakan psikis anaknya. 

Kecemasan itu dirasakan Okto, lantaran anaknya sempat terucap ingin bunuh diri atas permasalahan tersebut.

"Anak saya semalam itu bilang, kenapa harus mamak yang maju. Karena kalau sudah begini, saya yang kena bully dari teman-teman dan guru," cerita Oktavia dihadapan para orangtua, disdik dan pada guru saat mediasi. 

Okta mengatakan, yang paling membuatnya sedih tak terbendung, pada saat anaknya ingin bunuh diri karena kejadian ini.

"Saya kagetnya ketika anak saya bilang. Kalau kek gini bunuh diri sajalah mak aku," ucapnya. 

Menurut ibu dari lima anak ini, ia pun sempat memberikan pengertian terhadap anaknya, agar tidak stres dan ketakutan.

"Saya bilang, aksi unjuk rasa ini untuk memperjuangkan hak kita dan yang kita perjuangkan adalah kebenaran," ucapnya.

Ia berkali-kali meminta anaknya untuk mau berjuang kembali. Sebab, anaknya tersebut merupakan anak pertama.

"Chika (anak Okta) itu anak pertama dari lima saudara. Ayahnya kerjanya buruh. Makanya dengar anak saya bisa dapat daftar SNBP itu satu hal yang saya syukuri. Karena biaya pendaftaran pun cukup murah," ucapnya.

Untuk itu, dalam mediasi tersebut, ia bersama orangtua lainnya meminta untuk pihak sekolah menyediakan psikolog untuk anak-anak eligble. 

"Saya mintalah ini kalau untuk psikolog untuk anak-anak ini boleh diberikan agar mereka tidak terlalu stres,"jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Bangun Sitohang. Menurutnya, ia mendapat laporan dari anaknya mereka diancam dipersulit kelulusan dan lain-lain apabila mengikuti aksi unjuk rasa hari ini. 

Bangun mengatakan, sebagian anak-anak ini merasa takut melakukan aksi unjuk rasa karena diancam oleh salah satu gurunya 

"Tadi anak-anak sebagian ada yang berani dan ada yang takut. Anak-anak ini takut karena diintimidasi oleh ibu Ita," ucapnya. 

Dikatakan Bangun, anak-anak ini diancam tidak bisa ikut pra ujian karena aksi unjuk rasa.

"Tolong dijadwal ulang pra ujian. Jika perlu kami siap mendampingi anak -anak ini. Terus terang kami khawatir anak-anak yang tidak berani ini karena ada guru-guru yang mengintimidasi. Ini perlu diproses," ucapnya.

Untuk itu, mereka meminta, pihak sekolah membuat surat jaminan agar anaknya menjalankan proses belajar mengajar dengan aman tanpa ada intimidasi sampai selesai 

"Kami minta pihak sekolah menandatangani surat yang berisi beberapa poin seperti menjamin tidak ada intimidasi kepada anak-anak, menjamin anak-anak ini lulus dengan baik, dan tidak mempersulit nilai dan pembagian raport nantinya," jelasnya.

Namun dari hasil mediasi, pengawas SMK Disdik Sumut Lambok pemancar mengatakan, belum bisa mengabulkan permintaan penandatanganan surat jaminan tersebut karena seluruh garu masih melakukan proses belajar mengajar. 

Namun kata Lambok, para siswa bisa langsung menghubungi dirinya apabila ada guru yang mengintimidasi.

"Para siswa silahkan catat nomor ini, 082165059888. Apabila ada intimidasi silahkan lapor ke sini beserta foto dan video gurunya. Nanti akan kami tindak lanjuti," ucapnya.

Untuk sementara ini, kata Lambok, orangtua lagi-lagi diminta untuk bersabar. 

"Karena saat ini kepala sekolah masih berada di Jakarta. Pastinya akan kita informasikan, apabila sudah ada keputusan. Untuk masalah penyediaan psikolog. Ini akan kita rundingkan lagi," ucapnya. 

Setelah mediasi itu, Wali murid ini pun tak menyerah, mereka melanjutkan suaranya ke DPRD Sumut. Di DPRD Sumut mereka menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X.   

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 140 Siswa kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Medan kembali menggelar aksi unjuk rasa. 

Kali ini, 140 siswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa di depan sekolahnya jalan Cik Diktiro Medan.  

Mereka menggelar unjuk rasa karena tidak bisa mengikuti jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) karena kelalaian sekolah dalam melakukan input data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Beragam sindiran pun disorakkan oleh seratusan siswa yang menggelar unjuk rasa ini. 

"Kepsek (Kepala Sekolah) kabur," ucap siswa kelas XII berulang kali. 

Mereka pun menyanyikan lagu opick yang berjudul 'Muhammadku' namun liriknya diganti.  

"Jupiterku-jupiterku (nama kepala sekolah) dengarlah keluhanku, kami rindu-kami rindu padamu jupiterku," teriak mereka. 

Sementara itu, mereka juga membawa sejumlah poster yang berisikan sindiran.

"Sistem buruk, sok pintar pakai e-raport, berikan hak kami,sekolah yang lalai masa depan kami yang terancam, penipu, penjahat paling busuk adalah penjahat yang merusak masa depan anak," jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan