ALASAN Siti Faizah Kepsek SMAN 6 Depok Masih Datang ke Sekolah Padahal Sudah Dicopot Dedi Mulyadi

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah alasan Siti Faizah Kepsek SMAN 6 Depok masih tetap datang ke sekolah meskipun sudah dicopot Dedi Mulyadi.

Usai dicopot Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Siti Faizah tetap datang ke sekolah.

Meski sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kepsek SMAN 6 Depok, Siti Faizah tetap datang ke sekolah seperti biasanya.

Kini terkuak alasan Siti tetap ke sekolah.

Hal tersebut lantaran ia cuma dicopot sebagai Kepala Sekolah, bukan dipecat.

Siti pun masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu seperti diungkapkan Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan. 

"Masih masuk, kalau saya tidak salah tadi pagi masih ada (kepala sekolah). 

Tapi kalau setelah itu, saya belum lihat lagi," kata Syahri dilansir Tribun-medan.com, Minggu (23/2/2025).

Baca juga: PILU Suami Istri Tewas Tertimpa Tembok Rubuh Saat Makan di Dapur, Dua Anaknya Balita Selamat

Syahri menyampaikan, Kepala SMAN 6 Depok akan terus hadir ke sekolah karena statusnya hanya dicopot dari jabatan, bukan dipecat.

"Kalau dibilang masih hadir, beliau tidak akan pernah berhenti untuk hadir," ucapnya.

"Karena beliau kan bukan dipecat di situ, tapi dicopot dari jabatan," imbuh Syahri.

Saat ditanya apakah nantinya kepala sekolah akan menjadi guru atau staf lain, Syahri tak bisa menjawab tegas.

Namun, dia bilang, kepala sekolah masih punya kewajiban sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan kewajiban di sekolah.

"Kalau dicopot dari jabatan pun, nanti beliau tetap punya kewajiban untuk bertugas," kata Syahri.

Syahri menambahkan, sejauh ini, perkara pencopotan Kepala SMAN 6 Depok masih dalam proses klarifikasi dengan pihak terkait, yakni Inspektorat dan Disdik Jawa Barat.

"Kan Pak Gubernur juga tidak akan langsung serta merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu. 

Jadi untuk saat ini masih dalam tahap atau proses verifikasi dan klarifikasi," jelas Syahri.

Nantinya, hasil laporan berisi klarifikasi dan verifikasi akan menetapkan sanksi yang paling tepat untuk kepala sekolah.

Baca juga: Mertua Siksa Menantu Perempuan dan Suntikkan Jarum yang Terinfeksi HIV, Diduga karena Uang Mahar

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan Siti Faizah, yang dicopot dari jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 6 Kota Depok.

Sosok pengganti Siti Faizah adalah wakil kepsek SMAN 6 Depok.

Dia akan menjalankan tugas rutin selama belum ada pengangkatan kepsek baru.

"Sudah ditunjuk Plh yang melaksanakan tugas-tugas harian," ujar Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya.

Pihaknya juga sudah menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, terkait penonaktifan Siti Faizah dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMAN 6 Depok.

Lebih lanjut, Wahyu menerangkan bahwa atas kasus ini akan dilakukan audit keuangan terhadap sekolah tersebut oleh Inspektorat Jabar.

Mengingat, dalam kasus pelaksanaan study tour tersebut, ditemukan adanya praktik pungutan terhadap siswa yang nominalnya mencapai jutaan rupiah.

"Tindak lanjut pembebasan sementaranya sedang diproses tim," ucap Wahyu.

Baca juga: KRONOLOGI Abang Dibunuh Adik Kandung Gegara Warisan,Korban Tergeletak Berlumur Darah di Lahan Kosong

Ngaku Salah Tafsir

Akhirnya SMAN 6 Depok sampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait kisruh pelaksanan program Study Tour

Adapun pihak sekolah mengakui sudah salah tafsir terkait imbauan yang disampaikan Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat.

Melansir dari Tribunnews.com, Jumat (21/2/2025) hal tersebut disampaikan oleh Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan meminta maaf kepada Dedi.

"Sekali lagi Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami."

"Karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan," katanya.

Menurutnya, kegiatan itu dilakukan atas kesepakatan dari pihak sekolah dan wali murid.

Selain itu, penyelenggara juga sudah terikat MoU dengan pihak travel."Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya," ungkapnya.

"Itu ada satu klausa MoU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen," lanjutnya.

Jika study tour itu dibatalkan, pihak sekolah khawatir akan menimbulkan polemik bagi orang tua siswa karena uang yang dibayarkan tidak dapat kembali utuh.

"Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini, itulah pertimbangannya," jelasnya.

Di sisi lain, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait hal tersebut.

Syahri menjelaskan, pihaknya bersurat mengenai klarifikasi kronologi persiapan Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang telah dirancang sejak akhir tahun lalu.

Sementara pemilihan Surabaya dan Malang sebagai destinasi study tour juga diklaim telah berlandaskan survei permintaan siswa.

"Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur)," terangnya.

Ditambah lagi, pihak sekolah telah membuat kontrak kerja sama terkait kunjungan akademik dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di dua kota tersebut.

"MoU kita adalah universitas-universitas di sana," tandasnya.

Pemilihan kunjungan kampus di wilayah Jawa Timur juga disebut telah mempertimbangkan tingkat persaingan siswa untuk kelak mendaftar PTN.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok buntut tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur.

Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok 'ngeyel' berangkat menuju Surabaya, dalam rangka KOB selama delapan hari.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.

Di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi meneken penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok."

"Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," kata Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dilansir Kompas.com.

Pihaknya pun menelusuri apakah ada pungutan liar di SMAN 6 Depok kepada para siswanya.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan