Zulkarnaen Purba Minta TPP Calon Ketum KONI Sumut Harus Independen

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Tokoh olahraga Karate Sumatra Utara, Zulkarnaen Purba meminta Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara harus bebas dari intervensi. 

Menurut Zulkamaen Purba, finis di posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 merupakan catatan manis bagi Sumut sebagai tuan rumah. Sebanyak 79 medali emas, 59 perak dan 116 perunggu berhasil diraih meski dengan dukungan anggaran sebesar Rp.90 miliar. 

Namun euforia tersebut tidak bisa berlangsung lama. Sumut harus segera melakukan persiapan untuk menatap PON XXI) tahun 2028 yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Setidaknya, Sumut harus mempertahankan capaian saat menjadi tuan rumah PON XXI. 

Sejumlah cabor diketahui telah melaksanakan seleksi daerah dan menunggu arahan dari KONI maupun pemerintah daerah sebagai pemilik anggaran.

Dilanjutkan dengan pemusatan latihan daerah (Pelatda) dan melakukan ujicoba-ujicoba baik nasional hingga internasional.

Tentunya pembinaan modern tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini KONI Sumut sebagai pembina cabang olahraga berprestasi. 

Untuk itu, Zulkarnaen Purba meminta seluruh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga berperan aktif mengawal pelaksanaan Musyawarah Provinsi KONI Sumut yang direncanakan April 2025 ini.

Dengan demikian, Musprov tersebut menghasilkan ketua umum dan kepengurusan yang murni mengabdi untuk pembinaan prestasi olahraga.

"Setiap empat tahun, fenomena ini selalu terjadi. Semua orang mengaku akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan prestasi olahraga Sumatera Utara. Rupanya ada ke-cap nomor dua? Semua pasti mengaku nomor satu," ucap Zulkarnaen Purba kepada awak media, Kamis (20/3/2025). 

Menurut mantan Kepala Pelatih Nasional dan Kabid Binpres PB FORKI 2 periode ini, figur Ketua Umum KONI memegang peranan penting untuk peningkatan prestasi olahraga.

Dengan anggaran terbatas dari Pemprovsu, la harus berani menetapkan cabor prioritas.

Indikatornya tentu saja prestasi yang diraih dan masuk tidaknya cabor tersebut pada olimpic sport, Asian Games Sport dan Sea Games Sport sebagai target minimal. Sebab, pada PON XXII tahun 2028 mendatang, hanya 42 cabor yang dipertandingkan.

"Dengan penetapan cabor prioritas tadi, sistem pembinaan olahraga modern dapat dimaksimalkan. Yaitu, anggaran mengikuti program, bukan sebaliknya," tambah pemilik sertifikat Pelatih Utama tersebut.

Karena itu, Zulkarnaen menekankan pentingnya independen tim penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI Sumut.

Tim ini harus bebas dari intervensi dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

la pun meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan pemilihan Ketua Umum KONI Sumut ini kepada proses yang semestinya.

Sebab, lanjutnya, PON tidak lagi sebagai pertarungan prestasi semata, juga pertaruhan prestasi atau martabat dan harga diri daerah.

"Apabila TPP ini tidak berani independen, lebih baik mundur," tegasnya.

Namun, terlebih penting lagi, pemerintah memiliki beban yang harus segera diselesaikan.

Yaitu penghargaan atau apresiasi terhadap atlet peraih medali pada PON XXI kemarin. Apalagi, saat ini, belum ada kepastian dari Pemprovsu mengenai waktu penyerahan apresiasi tersebut. 

"Mereka para atlet ini adalah pejuang daerah yang mengorbankan waktu, keringat dan darah, untuk menjaga nama baik Sumatera Utara. Jangan sampai mereka menganggap pengorbanan yang telah diberikan kurang dihargai," pungkasnya. 

(Cr29/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan