INILAH Capaian Pembangunan dan Kinerja Pemprov Sumut Selama 2024

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya membeberkan sejumlah pencapaian pembangunan dan kinerja pemerintah selama 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol. 

Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Asahan ini membacakan berbagai pencapaian indicator makro sosial ekonomi yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan selama 2024.  

"Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumut. Persentase penduduk miskin di Sumut mengalami penurunan dari 8,15 persen pada Maret 2023 menjadi 7,99 persen pada Maret 2024. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.288.010 jiwa, atau berkurang sekitar 48.300 jiwa," ucap Surya di Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut. 

Baca juga: Program Mudik Gratis KAI Sumut bersama dengan Pemprov Sumut, Ini Rincian Kereta Apinya

Ia mengklain, pertumbuhan ekonomi 2024 secara keseluruhan tumbuh 5,03 persen meningkat dibandingkan capaian 2023 sebesar 5,01 persen. Lalu, Produk Domestik Regioal Bruto (PDRB) Perkapita Sumut 2024 sebesar Rp 73,57 juta. 

Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, PDRB perkapita tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp39,14 juta pada tahun 2023 menjadi Rp40,58 juta pada tahun 2024.

Surya juga melaporkan perkembangan perdagangan luar negeri Provinsi Sumut pada dua tahun terakhir (2023-2024) menunjukan hasil yang positif. Nilai neraca perdagangan luar negeri Sumut terus mengalami surplus. 

"Tahun 2023 perdagangan luar negeri Sumut mengalami surplus sebesar US$4.628.775.000 mengalami peningkatan menjadi US$4.974.264.000 di tahun 2024," katanya.

Baca juga: Daftar Jadwal Keberangkatan Kereta Api dalam Program Mudik Gratis bersama Pemprov Sumut

Untuk Pendapatan Daerah, Pemprov Sumut menargetkan sebesar Rp14.769.604.957.852 dengan realisasi  Rp11.997.550.549.578 atau 81,23 persen. 

Sedangkan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam penggunaannya belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas  yang diharapkan dapat memberikan dukungan program – program prioritas daerah.

(*)