PENGAMAT Sebut PDIP Bakal Pecah dan Konflik Jika Ketua Umum Diganti: Megawati Figur Pemersatu

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP belum memiliki sosok yang dapat menggantikan Megawati Soekarniputri sebagai ketua umum partai berlambang Banteng Moncong Putih itu. 

Hal ini diungkap Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli. 

Menurut Lili, Megawati masih sangat dibutuhkan untuk memimpin PDIP, apalagi status sebagai oposisi. 

“Memang tidak mudah bagi PDI-P untuk mencari pengganti Ibu Megawati. Karena bila tidak Ibu Megawati lagi sebagai ketumnya, bisa jadi faksionalisme akan semakin menguat yang mengarah pada konflik dan perpecahan,” ujar Lili kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). 

Lili berpandangan bahwa loyalitas kader terhadap Megawati masih akan terjaga, terlebih jika tidak ada intervensi pihak luar menjelang kongres PDI-P yang akan digelar tahun ini.

Sebab, para kader PDI-P selama ini dikenal solid dan tegak lurus terhadap Megawati, karena melihatnya sebagai tokoh perjuangan dan simbol pemersatu partai.

“Saya kira mereka akan tetap loyal manakala tidak ada intervensi dari luar yang berusaha ‘mengobok-obok’ PDI-P,” kata Lili.

“Seperti diketahui, para kader PDI-P selalu utuh dan kuat. Ibu Megawati dianggap sebagai figur perjuangan dan pemersatu PDI-P,” sambungnya. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para kepala daerah dari partainya dalam sebuah pengarahan tertutup di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Agenda pengarahan dan pembekalan bagi kepala daerah dari PDI-P se-Indonesia itu berlangsung selama 3 hari sejak Jumat (16/5/2025) hingga Minggu (18/5/2025).

Megawati pun hadir didampingi sejumlah elite partai, antara lain Prananda Prabowo, Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Komarudin Watubun, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, yang memang dikenal dekat dengan Megawati dan PDI-P, juga terlihat hadir di lokasi.

Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menjelaskan, pengarahan Megawati menekankan pentingnya menjaga ideologi dan cita-cita partai.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta menjalankan fungsi kepartaian dan merealisasikan janji-janji kampanye yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat.

Sementara itu, Lili menilai sulit untuk tidak mengaitkan kegiatan tersebut dengan upaya konsolidasi internal menjelang Kongres.

“Apakah ada kaitannya dengan kongres? Saya kira iya, meski mungkin tidak disampaikan secara eksplisit. Dengan mengumpulkan para kepala daerah itu juga sekaligus untuk uji loyalitas mereka pada PDI-P dan Ibu Megawati,” ujar Lili.

Menurut Lili, langkah ini penting untuk mencegah adanya kepala daerah yang tidak loyal setelah berhasil meraih kekuasaan melalui PDI-P.

Dia juga berpandangan bahwa pengarahan ini bisa menjadi upaya Megawati memastikan soliditas partai, jika dirinya kembali dipilih sebagai ketua umum.

“Ini karena, kadang para kepala daerah menjadikan partai hanya sebagai ‘kendaraan politik’ saja untuk meraih posisi kekuasaan. Setelah tercapai bisa jadi kemudian kurang peduli pada partai yang mengusungnya,” pungkas Lili.

Megawati Persilakan Kader Mundur Jika Tak Betah Lagi

Ketua Umum PDIP Megawati mempersilakan kader mundur jika sudah tidak betah. 

Megawati sering mengeluarkan pernyataan keras ke para kader terlebih situasi politik yang tidak berpihak lagi ke PDIP. 

Kini Megawati mengharapkan kader PDIP memiliki rasa loyalitas yang tinggi.  

Hal ini disampaikan Megawati dalam pengarahan tertutup kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5/2025).

"Ibu selalu mengatakan, kamu tetap di sini atau kamu tidak kerasan. Kalau tidak kerasan silakan check out. Maka itu bentuk bangunan loyalitas yang disampaikan dengan sangat terbuka," kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, saat konferensi pers seusai acara.

Ganjar mengatakan, pembekalan tersebut dilakukan sekaligus untuk menguji loyalitas kader kepada partai.

"Ini sekaligus uji loyalitas kepada mereka apakah sinkronisasi program yang menjadi janji di publik dengan apa yang menjadi setting agenda partai sama," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan program kepala daerah dengan program partai.

"Karena sebenarnya partai juga punya fungsi kenegaraan kan sebenarnya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Maka kalau kemudian sama ya mesti dilaksanakan," ucap Ganjar.

"Nah sekarang kita mau pikiran-pikiran ideologis, teknokratis, kita jadikan satu agar kemudian capaiannya terukur," tuturnya menambahkan.

 Selain Megawati, acara ini dihadiri Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan beberapa pengurus pusat lainnya, yaitu Ahmad Basarah, Ribka Tjiptaning, Yasonna Laoly, Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, Ronny Talapessy, Yuke Yurike, hingga Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

Megawati Ingatkan Kepala Daerah Tersandung Masalah Hukum 
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menjaga integritas dan tidak tersangkut persoalan hukum selama menjalankan pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pengarahan tertutup di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5/2025).

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengatakan Megawati meminta seluruh daerah untuk selalu bersiaga menghadapi berbagai tantangan.

"Ibu concern betul tadi dalam briefingnya agar perhatian, eh kamu perhatikan global climate change. Khususnya daerah-daerah pesisir yang cukup berbahaya, maka menanam mangrove menjadi penting, itu perhatiannya," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Megawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. 

"Inovasi untuk pelayanan publik juga dilakukan kepada seluruh daerah agar seluruh daerah memperhatikan betul layanan publik yang memudahkan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya soal lingkungan dan pelayanan publik, Megawati turut menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama terkait potensi persoalan hukum.

"Dan ada juga, awas ya, masalah-masalah hukum. Jadi soal integritas yang mesti dibangun itu sesuatu yang penting, yang bisa saya sampaikan di publik," ucap Ganjar.

Acara pembekalan kepala daerah tersebut berlangsung sejak Jumat (16/5/2025) hingga Minggu (18/5/2025). 

Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah menginap di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 

Dalam acara ini, Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo serta sejumlah pengurus pusat PDIP.

Mereka diantaranya Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Ronny Talapessy, Yasonna Laoly, dan Yuke Yurike.

Ganjar Pranowo juga merespons soal usulan peningkatan dana partai politik (parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, sebagai satu di antara upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Menurut Ganjar, konsep dana untuk parpol itu sudah pernah menjadi diskusi di kalangan DPR RI. 

"Sebenarnya kalau konsepnya pernah DPR pernah bahas kok, bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya," kata Ganjar.

Namun, kata Ganjar, pihaknya kini belum mengetahui detail usulan KPK terkait peningkatan dana parpol. 

"Tapi kita belum tahu. Kalau nanti TOR-nya ada, barangkali kita akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu udah panjang di DPR," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Terkait sumber pendanaan parpol, Ganjar menyebut satu diantaranya memang berasal dari APBN. 

Sumber yang lain, Ganjar menilai bahwa pendapatan parpol bisa dari badan usaha yang dimiliki partai.

"Sehingga dihalalkan tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan tinggal pada pilihan. Itu akan lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengatakan dana tambahan untuk partai politik (parpol) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap bisa diaudit.

Selain tetap bisa diaudit, jika terjadi penyelewengan dana parpol tersebut, maka bisa diusut secara pidana. "Tentu bisa diaudit dan dipidana," kata Fitroh. 

Di sisi lain, kata Fitroh, pihaknya juga bisa mengawasi penggunaan dana parpol yang bersumber dari APBN.

Ia meyakini penambahan dana parpol ini bisa berkontribusi untuk mengurangi angka korupsi. 

Namun untuk mencapai harapan tersebut, sebut Fitroh, harus dibarengi dengan sistem perekrutan di partai yang mengutamakan standar integritas.

"Makanya harus diiringi sistem rekruitmen yang memiliki standar terutama integritas, setidaknya menjadi salah satu sarana pencegahan di samping beberapa sarana pencegahan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Fitroh mengusulkan pemerintah agar memberikan dana besar bagi partai politik. 

Sebab menurut Fitroh, faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem perpolitikan.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan