Medan untuk Semua

Pansus Soroti Program UMKM Medan: Bukan Sekadar Seremoni agar Naik Kelas

Datuk menyerukan agar ke depan UMKM harus benar-benar menyentuh dan tepat sasaran. 

Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Ayu Prasandi
PEMKO MEDAN
UMKM- Geliat UMKM mulai tumbuh di kawasan kota tua Kesawan, Jalan Ahmad Yani Kota Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2025-2029, Datuk Iskandar Muda menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam menyusun program Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM). 

Hal ini disampaikannya terkait perkembangan pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029 yang tengah dibahas DPRD Medan bersama Pemko Medan.

Datuk menyerukan agar ke depan UMKM harus benar-benar menyentuh dan tepat sasaran. 

"Kita menekankan pentingnya program pemberdayaan UMKM yang dicanangkan Pemerintah Kota Medan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil para pelaku UMKM, bukan sekadar simbolik atau rutinitas tahunan tanpa dampak konkret di lapangan," kata Datuk di Gedung DPRD Medan, Senin (14/7/2025).

Datuk yang dikenal sebagai Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini menilai geliat kegiatan seperti pelatihan UMKM, pendampingan, hingga bantuan hibah terus digencarkan.

Namun, implementasinya masih belum menyentuh akar permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Medan.

"Kita mempertanyakan bukan berapa banyak pelatihan digelar, tapi apakah pelaku UMKM bisa naik kelas, omzetnya meningkat, dan bisa mengakses pasar lebih luas setelah itu" beber Datuk.

Sebagai solusi ke depan, Datuk menekankan pentingnya pendampingan pasca-program, serta evaluasi dampak secara objektif terhadap pertumbuhan UMKM yang dibimbing dan sudah berjalan. Selama ini, dia menilai hanya sebatas seremonial. 

"Banyak pelaku UMKM merasa program pelatihan hanya bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang nyata. Padahal, tantangan UMKM bukan hanya pada pengetahuan, melainkan juga akses modal, pasar, dan digitalisasi usaha," ungkapnya.

Kondisi faktual di lapangan, Datuk menilai banyak pelaku UMKM di lapisan bawah belum tersentuh bantuan pemerintah.

Terutama yang berada di daerah pinggiran kota.

"Kita sangat mengharapkan akses bantuan ini bisa menyeluruh dan di RPJMD ini diharapkan bisa maksimal sehingga pelaku UMKM bisa mengakses program tersebut," harapnya.

Datuk juga mendorong Pemerintah Kota Medan lebih terbuka dalam pendataan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang sudah berjalan, serta memperluas jangkauan bantuan ke kelompok-kelompok UMKM yang belum tersentuh. 

"Untuk itu perlu kerjasama dengan sektor swasta, perbankan, dan marketplace digital yang dianggap sebagai langkah strategis yang perlu segera dikonkretkan. Kita sangat mengharapkan langkah konkrit ini bisa mengubah nasib pelaku usaha kecil," pungkasnya.

Kadis Koperasi UKM Perindag Medan, Benny Iskandar Nasution mengatakan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu juga punya program untuk meningkatkan UMKM.

Saat ini geliat UMKM terus tumbuh secara positif di kota Medan, meski ada beberapa hal yang tetap perlu pembinaan secara kontiniu. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved