Takut Anak Malu, Penjual Bakso Hingga Kuli Bangunan Pasrah Bayar Seragam Rp1,2 Juta, Sampai Ngutang

TRIBUN-MEDAN.com - Takut anak malu, penjual bakso hingga kuli bangunan pasrah bayar seragam Rp1,2 juta.

Bahkan demi membeli seragam tersebut, ada orang tua yang sampai berutang.

Padahal anak-anak mereka lulus di sekolah negeri.

Baca juga: Jadwal Siaran Arsenal vs Tottenham, Mikel Arteta Cemas Kondisi Riccardo Calafiori

Setelah mengetahui kondisi di lapangan wali murid ditagih hingga jutaan rupiah untuk seragam, Bupati Brebes mengungkapkan ketegasannya.

Cerita curhatan belakangan disampaikan para orang tua SMP Negeri di Brebes, Jawa Tengah.

Para orang tua tersebut merasa resah hingga khawatir anaknya akan mendapat perlakuan berbeda jika mengabaikan aturan sekolah.

Keresahan seperti itu tak hanya dirasakan Pak HM, Seorang pedagang bakso keliling bahkan juga harus merasakan pahitnya awal tahun ajaran baru 2025/2026 kali ini.

Baca juga: SOSOK Vina yang Sebut Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Hasil Selingkuh dengan Paulus, Begini Nasibnya

Mang ST, setiap hari ia keliling dari kampung ke kampung, berharap dagangannya laku untuk sekadar mencukupi makan anak-istri.

Namun, tahun ini ia terpaksa menyisihkan pendapatan harian demi seragam anaknya.

“Anak saya bangga bisa masuk SMP Negeri, tapi saya malah bingung. Harga seragamnya bisa buat modal saya seminggu jualan.

Tapi kalau enggak ikut beli, takutnya anak saya bisa diperlakukan beda. Ini sekolah atau koperasi?. Tapi sudah terlanjur saya bayar."

"Tapi tidak diberikan kwitansi oleh pihak sekolah, katanya nanti mau dikasih, saat itu hanya mengisi lembar kertas pesanan saja,” tanya mang ST.

Sebagai pedagang bakso keliling yang tak menentu penghasilannya, mang ST berharap ada perubahan kebijakan yang memberikan pilihan bebas kepada orang tua untuk membeli seragam sesuai kemampuan, tanpa tekanan.

“Biar kami bisa tetap kasih yang terbaik buat anak, tanpa harus berhutang duluan hanya untuk beli bahan baju seragam,” harapnya

Ternyata tidak hanya pedagang bakso itu saja, ada pula kuli bangunan yang terpaksa merelakan berhutang hanya untuk anaknya bisa dapat seragam baru.

Baca juga: 32 Tahun Cerai, Raymod Manthey Muncul Bantah KDRT, Ngaku Punya Aib Yuni Shara: Kalau Buka Bisa Heboh

Seorang buruh bangunan di Brebes, HM, harus meminjam uang dari majikannya demi memenuhi kebutuhan seragam sekolah anaknya yang baru masuk SMP Negeri pada tahun ajaran baru ini.

HM mengaku diminta menebus paket seragam dari pihak sekolah senilai Rp 1,2 juta. Paket tersebut terdiri dari tiga jenis bahan seragam — seragam OSIS, seragam khas sekolah, dan seragam Pramuka — serta satu setel pakaian olahraga.

Harga tersebut dinilai jauh lebih mahal dibandingkan harga seragam jadi yang dijual di pasaran.

Baca juga: GELAGAT Pipit Sebelum 2 Anaknya Tewas di Laut, Syok Ngumpet di Toilet, Ajak ke Pantai Saat Subuh

Tidak hanya itu, HM juga masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjahitkan bahan-bahan seragam tersebut secara terpisah.

"Ongkos jahit hingga Rp 450 ribu untuk tiga stel bahan seragam dari sekolah, saya bahkan memberanikan diri untung berhutang ke majikan di tempat saya bekerja," ujarnya saat ditemui media, Selasa(29/7/2025).

Pak HM menuturkan, ia mematuhi arahan sekolah karena takut jika membeli di luar sekolah akan membuat anaknya bermasalah dalam pendataan”.

“Katanya nanti enggak dicatat, beda kelas sendiri.

Saya takut anak jadi malu.

Tapi kenapa harus semahal itu, padahal saya tahu harga pasaran jauh lebih murah? Padahal saya sudah beli seragam OSIS biru putih di toko seragam di sini, harganya Rp 150 ribuan satu stel sudah jadi.

Tapi tetap diarahkan harus dari pihak sekolah.

Katanya biar seragam biar enggak beda," terangnya.

Baca juga: Ramalan Shio Hari Ini 31 Juli 2025, Shio Ular Rezekinya Gacor

Sementara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyebut, tidak ada kewajiban membeli dari koperasi atau rekanan, kenyataannya para guru dan wali kelas kerap menjadi penyambung lidah sistem yang diam-diam seolah tak memberi pilihan.

“sekolah memang ada menyediakan seragam melalui koperasi, tapi tidak wajib," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, Caridah, saat ditemui media, Selasa(29/7/2025).

Caridah menyebut, tidak mengetahui adanya rekanan penyedia dari luar.

"Seragam diserahkan sepenuhnya ke masyarakat.

Namun ada sekolah yang menyiapkan di koperasi sekolah atau pihak lain, monggo jika masyarakat mau pesan. 

Dalam aturan juga tidak ada pemaksaan pembelian seragam di sekolah, jadi itu sekali lagi tergantung kebutuhan wali murid," katanya.

Tak tinggal diam, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bahkan merespon terkait isu pungutan pembelian bahan seragam sekolah tersebut.

Pihaknya menyebut, sekolah tidak boleh membebankan kepada wali murid.

“Seragam itu tanggungan personal siswa dan tidak boleh menjadi bagian dari kewajiban yang dibebankan melalui sekolah,” tegasnya.

Paramitha menegaskan, bahwa tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap siswa yang mengenakan seragam dari luar jalur pembelian sekolah, termasuk dalam hal pencatatan administrasi, pembagian kelas, atau perlakuan di dalam proses pembelajaran.

“Sekolah tidak boleh melakukan pembedaan atau tekanan terselubung dalam bentuk apapun terhadap siswa.

Seragam bukan penentu kualitas belajar. 

Yang dibutuhkan anak-anak kita ini pendidikan yang ramah, adil, dan setara."

“Selama seragamnya sesuai ketentuan model dan warna, tidak ada alasan sekolah menolak atau mendiskriminasi,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com 

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan