Reaksi Mahfud MD Soal Amnesti Hasto & Abolisi Tom Lembong, Soroti Keputusan Prabowo: Hukum yang Fair

TRIBUN-MEDAN.com - Pengamat hukum tata negara Mahfud MD menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden RI Prabowo Subianto merupakan langkah untuk membenahi hukum yang selama ini digunakan sebagai alat politik.

Menurut Mahfud, tindakan ini menunjukkan bahwa Presiden telah turun tangan langsung untuk meluruskan praktik hukum yang sebelumnya penuh dengan nuansa politis.

"Ini bukan soal Hastonya, tapi ini demi penegakan hukum yang fair," jelas Mahfud MD, seperti dikutip Kompas TV, Jumat (1/8/2025). "Presiden sudah turun tangan dengan cukup baik dalam kasus ini."

Mahfud mencontohkan kasus Hasto Kristiyanto yang dianggapnya bertele-tele selama lima tahun.

Kasus dugaan suap Komisioner KPU RI yang muncul pada 2019 itu sempat mengendap, namun kembali mencuat pada 2024 setelah Hasto berseberangan dengan pemerintah Joko Widodo.

Mahfud berpendapat, perkembangan kasus ini sejak awal sudah tidak murni sebagai proses hukum, melainkan alat balas dendam penguasa.

Dengan memberikan amnesti, Mahfud melihat Prabowo telah memutus kebiasaan hukum yang dipolitisasi. Ia berharap pengampunan serupa juga diberikan kepada pihak lain yang dipenjara karena intervensi kekuasaan.

Kata Pertama Hasto

Ekseskusi pembebasan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dari rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, berlangsung pada Jumat (1/8/2025) malam.

Hasto yang mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto tampak semringah dikeluarkan dari Rutan KPK.

Dilansir Tribunnews.com, Hasto keluar dari Rutan KPK sekira pukul 21.22 WIB.

Setelah resmi bebas, Hasto tak lagi mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Dia terlihat mengenakan jas berwarna hitam yang membalut baju merah bertuliskan "Soekarno Run".

Selain itu, Hasto juga tak menggunakan borgol di pergelangan tangannya.

Setelah keluar pintu, Hasto pun langsung mengangkat dan mengepalkan tangannya.

Keluarnya Hasto pun ikut disambut dengan pekikan ucapan merdeka dari para simpatisan yang sudah menunggu.

"Merdeka, merdeka, merdeka," ucap mereka.

Hasto yang didampingi sejumlah pengacaranya pun melangkah dengan tegak menunjukkan wajah yang sumringah.

Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan dua surat kepada DPR untuk meminta pertimbangan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. 

DPR menyetujui permintaan tersebut dalam rapat konsultasi.

Adapun surat untuk Tom Lembong tertuang dalam Surpres Nomor R43/Pres.07.2025, sementara amnesti kepada Hasto diajukan dalam Surpres Nomor R42/Pres.07.2025, keduanya bertanggal 30 Juli 2025.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Sedangkan Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. 

Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya.

Hasto Kristiyanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.

Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan terhadap Hasto. 

Selain itu, Hasto juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Ia dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Kader PDIP Yasonna Laoly mengatakan, pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo kepada Hasto Kristiyanto tidak melibatkan negosiasi politik antarpartai. 

Pernyataan ini disampaikan Yasonna menanggapi dugaan sejumlah pihak yang menyebut amnesti tersebut sebagai bagian dari transaksi politik.

“Oh bukan dong, jauh sebelumnya,” kata Yasonna saat ditemui di sela-sela penyelenggaraan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini justru mengaku kaget terhadap pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

Apalagi, kata Yasonna, pemberian amnesti untuk Hasto merupakan inisiatif Presiden Prabowo.

“Kita juga kaget ini. Enggak pernah dipikirkan itu, betul-betul inisiatif presiden bersama tim hukumnya. Kaget itu. Dan di luar perhitungan politik kita,” jelas Yasonna.

Yasonna mengatakan bahwa PDIP mengapresiasi langkah Presiden Prabowo sebagai terobosan politik yang positif. 

Menurutnya, amnesti ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memulihkan iklim demokrasi dan keadilan hukum.

Tak hanya itu, Yasonna juga mengapresiasi jajaran pimpinan DPR RI beserta Fraksi di DPR yang dengan cepat memproses amnesti untuk Hasto.

"Tentu kita sebagai partai mengapresiasi ini terobosan politik yang baik. Kita berharap ke depan pemerintah ini terus berjalan dengan baik, dapat dukungan politik dari partai-partai dan tentunya masyarakat," terang Yasonna.  

Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Dalam unggahannya di akun media sosial Instagram miliknya hari ini, Jumat (1/8/2025), Novel Baswedan mengaku prihatin dan kecewa lantaran amnesti dan abolisi digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dia menyebut korupsi pada dasarnya adalah kejahatan serius dan pengkhianatan terhadap kepentingan negara.

"Ketika penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara politis maka ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan. Apalagi hal ini dilakukan di tengah praktek korupsi makin para, dan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK sedang dilumpuhkan," ujar Novel dalam unggahannya.

Menurut Novel, seharusnya pemerintah dan DPR memikirkan cara pemberantasan korupsi efektif dan tegas, bukannya membiarkan KPK tetap lemah.

Mengenai kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Novel merasa seharusnya Tom dibebaskan karena tidak ada fakta perbuatan dan bukti yang layak untuk menuduh Tom berbuat tindak pidana korupsi.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan