Dinamika Jelang Musda Golkar, Muncul Nama Hendri Sitorus, PW MDI Sumut: Ada Kelompok Ilegal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Dinamika politik muncul jelang Musyawarah Daerah Golkar.

Pengurus Wilayah (PW) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Sumatera Utara (Sumut) mengecam keras tindakan sekelompok oknum yang mengatasnamakan lembaga MDI Sumut untuk mendukung calon Ketua DPD Golkar Sumut Hendri Yanto Sitorus.

Ketua PW MDI Sumut, Muhammad Ichwan Husein Nasution, menyebut klaim dukungan tersebut sebagai tindakan ilegal. 

"Ini jelas tindakan yang merusak tatanan demokrasi. PW MDI Sumut tidak pernah beri dukungan ke Hendri Sitorus, ini jelas sudah mengarang-ngarang," katanya Minggu, (3/8/2025). 

Dia menegaskan bahwa PW MDI Sumut tidak pernah memberikan dukungan kepada Hendri Yanto.

Menurut Ichwan, sejak awal pihaknya secara tegas mendukung Musa Rajekshah, yang dikenal akrab sebagai Ijeck untuk kembali memimpin DPD Golkar Sumut periode 2025-2030.

"Heran kenapa orang sekarang menipu dan menjual-jual nama. Karena ulah gitu jadi pengkhianat bangsa," cetus Ichwan. 

Ketua Biro Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya PW MDI Sumut, Hairul Indra (Heru), sekaligus Ketua Angkatan Muda MDI, menegaskan hanya ada satu kepengurusan resmi, yaitu Ichwan (Ketua), Ali Nafiah Harahap (Sekretaris), dan Muhammad Yuriandi Siregar (Bendahara). Kelompok lain, termasuk Ikbal Parinduri dan rekan-rekannya, disebut ilegal karena telah dipecat dan tidak berhak mengatasnamakan MDI Sumut. 

"Dan jika ada oknum-oknum yang tetap melakukannya, kasus ini akan kami bawa ditempuh ke jalur hukum," tegasnya 

PW MDI Sumut sendiri menggelar Rapat Pleno pada 31 Juli 2025, di mana mereka secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Musa Rajekshah di Musda XI Golkar Sumut yang akan datang. 

Beberapa hari sebelumnya, sempat muncul di media lokal memberitakan bahwa dukungan terhadap Musa Rajekshah semakin luas, dan ada juga yang mengatasnamakan PW MDI Sumut dukung Hendri Sitorus. 

Namun, hingga kini PW MDI Sumut yang sah membantah apa yang disampaikan pendukung Hendri Sitorus.

Langkah ini dilakukan sebagai bukti konsistensi dengan Musa Rajekshah sejak awal. 

PW MDI Sumut menegaskan bahwa dukungan politik harus legal, transparan, dan sesuai prosedur resmi.

Klaim-klaim sepihak yang mengatasnamakan lembaga keagamaan bukan hanya menyesatkan opini publik, tapi juga mengancam integritas demokrasi lokal. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan