ULTIMATUM Megawati Bagi Kader yang Tak Mau Dukung Pemerintahan Prabowo Diminta Mundur: Berjanjilah

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi ultimatum kepada kader yang tidak mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.  

Megawati menekankan bagi kader yang tidak loyal maka lebih baik mundur. 

Hal ini disampaikan Megawati Soekarnoputri setelah kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP), dalam Kongres ke 6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Dalam pidato penutupannya, Megawati Soekarnoputri meminta mundur bagi kader PDIP, yang tidak menjalankan instruksinya dengan penuh kesetiaan.

"Jadi, ketika saudara-saudara memberikan saya mandat, tolonglah, janjilah pada diri kalian sendiri selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, sekali lagi ya lebih baik mundur secara kesatria," kata Megawati.

Megawati juga meminta kader yang tidak cocok dengan bendera yang dibawanya untuk keluar dari partai.

Megawati juga berpesan kepada semua kader PDIP untuk tidak menjadikan partai sebagai tempat berlindung dari kesalahan atau mencari keuntungan pribadi.

Jangan jadikan partai ini sebagai tempat berlindung dari kesalahan atau arena terus menerus mencari kekuasaan pribadi dan kekayaan pribadi," tutur Megawati.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas mengaku, pengurus dan kader PDIP siap tegak lurus terhadap arahan dan perintah Megawati selaku Ketum PDIP. 

Menurut Giri, partainya di provinsi Sumsel akan mendukung dan mengawal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto khususnya di Sumsel, sesuai arahan Megawati.

"(Sesuai arahan Ketum) Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, dan akan tetapi tetap kritis untuk hal- hal yang berkaitan dengan rakyat, " kata Giri, Minggu (3/8/2025). 

Selain itu, pastinya dikatakan Giri sebagai partai wong cilik, PDIP akan terus menyapa dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"PDIP senantiasa turun ke bawah, menyapa masyarakat untuk menyelesaikan masalah rakyat, " tegasnya. 

Ditambahkan anggota Komisi II DPR RI ini, meski mendukung pemerintahan Prabowo, kader PDIP tetap akan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. 

"Perintahnya seperti itu (dukung pemerintahan Prabowo). Tetapi tetap mengkritisi jika kebijakannya tidak menyentuh rakyat, dan membikin susah rakyat, " jelasnya.