BPK Temukan 24 Proyek Jalan dan Irigasi di Siantar Wajib Pengembalian Kerugian Negara

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera utara menyebutkan ada 24 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dinas PUTR Kota Pematang Siantar yang kekurangan Volume Pekerjaan dengan total sebesar Rp 262.566.239,63 dari proyek Tahun Anggaran 2024. 

Temuan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor.51.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tanggal 23 Mei 2025.

Ke-24 paket kurang volume dimaksud antara lain :

1. Rekonstruksi Jalan Perumahan KSP kurang volume sebesar Rp 5.718.631,32

2. Paket pembangunan jalan Perumahan Sumberjaya Gg Cempaka dan Kamboja, sebesar Rp 754.413,16

3. Paket pekerjaan pelebaran jalan menuju Standar Jalan Rakutta sembiring sebesar Rp 19.755.305,89

4. Paket pekerjaan rehabilitasi jalan perumahan bersatu maju sebesar Rp 12.880.879,46

5. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Sutomo sebesar Rp 9.737.987,67

6. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bah kora II Bawah kp.gunung sebesar Rp 10.869.626,17

7. Paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Patimura ujung silumangi sebesar Rp 4.445.713,44

8. Paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Merdeka sebesar Rp 19.380.317,27

9. Paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Gunung Sinabung sebesar Rp.3.290.594,86

10. Paket pekerjaan pembangunan Jalan Gurilla Utara sebesar Rp 6.694.115,27

11. Paket pekerjaan pelebaran jalan menuju standar Jalan Nagahuta sebesar Rp 7.591.886,45

12. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Batalion sebesar Rp 476.827,81

13. Paket pekerjaan Rehabilitasi jalan Sibatu-batu sebesar Rp 59.081.433,18

14. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Aries I sebesar Rp 559.049,35

15. Paket pekerjaan Rehab Jalan Kelapa Dua sebesar Rp 963.973,00

16. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Komando sebesar Rp 462.798,05

17. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Nusa Indah sebesar Rp 483.049,35

18. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Melanthon Siregar Gg. Kampung Baru sebesar Rp 985.089,79

19. Paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Melanton Siregar Gg Nangka sebesar Rp 1.331.460,23

20. Paket pekerjaan Saluran pembuang Batu Permata Raya sebesar Rp 3.070.036,80

21. Paket pekerjaan Saluran Pembuang Drainase Kelurahan Nagahuta sebesar Rp 13.411.817,43

22. Paket pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Handayani sebesar Rp 62.743.273,66

23. Paket pekerjaan Pembanguna Drainase Jalan Nagahuta sebesar Rp 11.963.024,52

24. Paket pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Drainase Kelurahan BP.Nauli sebesar Rp 5.914.955,58

Terkait sejumlah temuan yang ada pada programnya, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Rado Hotrin Simatupang ST menyampaikan agar pertanyaan ini dikonfirmasi secara kedinasan kepada Kadis PUPR Sofyan Purba. 

“Kalau respon secara kedinasan ke Bapak Kepala Dinas aja ya bang, Terima kasih,” kata Rado Hotrin Simatupang saat dikofirmasi, Jumat (8/8/2025). 

Ratama Saragih, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran sangat prihatin atas temuan BPK dimaksud, hingga 24 titik pekerjaan yang tak laik di mana pekerjaan dimaksud tidak memenuhi standart kontrak yang ditentukan.

“Kalau kita mengacu pada Pasal 78 ayat (3) huruf d dan e yang menyatakan “Dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit dan menyerahkan barang /jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak penyedia dikenai sanksi Administratif berupa ganti kerugian dan denda,” katanya. 

Menurut Ratama, Wali Kota Pematangsiantar dalam hal ini Wesly Silalahi harus selektif menentukan Pengguna Anggaran (PA) untuk selanjutnya memaksimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

“Ke depan jangan ada lagi pejabat yang berpikir banya bekerja “Asal Bapak Senang” tetapi rakyat yang menerima akibatnya,” pungkasnya.

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan