Pemkab Toba Terima Audiensi Tokoh Agama, Diskusikan Konflik Lahan Desa Natinggir Simare

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus  didampingi Asisten Pemerintahan Eston Sihotang, Kadis Lingkungan Hidup Rajaipan Sinurat, Kadis Kominfo Sesmon Butarbutar, Kabag Kesra Tanda Dongoran, Kabag Tata Pemerintahan Saut Sihombing menerima audiensi sejumlah tokoh agama di  Ruangan Kantor Wakil Bupati Toba, Kamis (14/8 2025). 

Tujuan pertemuan ini untuk membahas insiden yang terjadi di Natinggir, Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Pertemuan ini  juga dilaksanakan sebagai upaya mediasi dan mencari solusi atas konflik antara masyarakat setempat dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL), secara khusus setelah keluarnya Surat Wakil Bupati Toba Nomor: 100/1910/Setda-Pem/2025 tgl 13 Agustus 2025, Hal Penghentian Aktivitas Penanaman.

Direktur Justice Peace and Integrited Creation, Pastor Walden Sitanggang yang hadir dalam audiensi memaparkan bahwa situasi di lapangan tengah memanas akibat penanaman paksa tanaman eukaliptus oleh pihak TPL di wilayah Desa  Simare. Ia menyampaikan kekhawatiran masyarakat dan berharap pemerintah Kabupaten Toba dapat mengambil langkah yang tepat untuk meredam masalah ini. 

“Kalau pun tidak bisa membuat obat, paling tidak ada upaya meredam masalah ini. Kami juga memohon agar Pemerintah Kab. Toba dapat mengusulkan ke  kementerian terkait, agar lokasi itu dikeluarkan dari wilayah konsesi TPL, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Toba menegaskan, bahwa Pemkab. Toba sangat memberikan atensi atas permasalahan di Natinggir, dan menjelaskan bahwa Pemkab Toba telah mengeluarkan surat yang melarang pihak TPL melakukan penanaman di lokasi tersebut.  "Namun informasi dari masyarakat kami peroleh, bahwa pagi ini Pihak PT. TPL masih melakukan penanaman, dan tadi pagi saya segera berkoordinasi dengan Kapolres Toba, atas dilanjutkannya penanaman itu," tuturnya.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Pemkab. Toba akan melakukan upaya agar, TPL menghentikan penanaman, dan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar lahan yang selama ini di klaim masyarakat sebagai milik masyarakat Natinggir, dilepas dari Kawasan Hutan dan dari konsesi PT. TPL.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan pihak TPL, demi tercapainya penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. 

Tampak hadir dalam audensi tersebut Ephorus HKI, Pdt. Firman Sibarani, M.Th, Praeses HKI, Pdt. Saidon Ambarita, S.Th,  Pengurus KSPPM, Rocky Pasaribu dan Pengurus AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran(*)