OBSESI Prabowo Untuk MBG, Kucurkan Rp 335 Triliun Tahun Depan, Sedot Separuh Anggaran Pendidikan

TRIBUN-MEDAN.com - Banyaknya kasus siswa keracunan makanan, tak membuat obsesi Prabowo Subianto untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memudar.

Pada tahun 2026 nenati, anggaran MBG justru naik berkali-kali lipat. Bahkan menyedot hampir separuh dari total anggaran pendidikan.

Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar gratis SD-SMP baik sekolah negeri maupun swasta, namun Prabowo memilih untuk prioritaskan MBG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal fokus digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional.

Program prioritas dengan alokasi kenaikan terbesar yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Tahun depan, anggaran makan untuk para anak sekolah ini mencapai Rp 335 triliun.

"MBG (anggaran MBG 2026) saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujar Sri Mulyani, Minggu (17/8/2025).

Dengan besaran anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp 335 triliun, nilainya hampir separuh total RAPBN tahun depan yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Dana pendidikan yang dialokasikan dalam RAPBN 2026 adalah sebesar Rp 757,8 triliun. Sehingga, dana MBG pada tahun depan setara dengan 44,2 persen dari anggaran pendidikan.

Dalam Pidato Nota Keuangan 2026, Prabowo menyatakan bahwa MBG adalah kunci untuk menciptakan generasi unggul.

Negara harus melakukan intervensi dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi. 

"Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh sehat dengan gizi terpenuhi," kata Prabowo dalam pidatonya. 

Prabowo menargetkan program Makan Bergizi Gratis bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah juga membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sebagai pusat penyediaan asupan gizi yang memadai.

Sepanjang semester I 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 5 triliun bagi program MBG. Dana tersebut disalurkan melalui 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Prabowo, meski masih di bawah target yang dicanangkan pemerintah, jumlah penerima MBG di Indonesia sangat besar, bahkan capaian ini melampaui program serupa yang dijalankan pemerintah Brasil selama bertahun-tahun.

"Dalam 7 bulan, kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh bertahun-tahun. Brazil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta Makan Bergizi Gratis setiap hari," ucap Prabowo. 

Dengan adanya Makan Bergizi Gratis, klaim Prabowo, juga menumbuhkan perekonomian di perdesaan, sekaligus menjadi pendorong omzet UMKM dan membuka lapangan pekerjaan.

"MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa," kata Prabowo.

Baca juga: KLAIM Prabowo, Program MBG Serap 290 Ribu Lapangan Kerja, Angka Pengangguran Turun

Dilansir Kompas.id, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai hal ini sebagai ironi. 

Sebab, alih-alih membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi dan numerasi siswa serta meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah justru fokus memberi makan gratis.  

”Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” kata Satriwan.

Dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru, terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer.

Hal ini pun sudah diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

”Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru-guru non-ASN, termasuk guru-guru honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum,” ucapnya.

Putusan MK Penyelenggaraan Sekolah Gratis

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengingatkan pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tanggung jawab negara menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta.

MK menyatakan, Pasal 34 Ayat (2) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) inkonstitusional.

Anggaran pendidikan selama ini dinilai tercecer ke berbagai kementerian dan lembaga yang tugas dan fungsi utamanya tidak mengurusi bidang pendidikan. 

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan fokus untuk pendidikan, bukan yang lain.

”Setiap tahun anggaran pendidikan selalu naik, tetapi tetap salah sasaran dan dibuat bancakan banyak kementerian. Kini, MBG ambil dana pendidikan dan sekolah-sekolah kedinasan tampaknya juga akan tetap menikmati ’kue’ anggaran pendidikan,” kata Ubaid.

Sementara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menilai anggaran pendidikan 20 persen dari APBN ini merupakan komitmen pemerintah membangun SDM unggul melalui berbagai program, seperti MBG, cek kesehatan gratis bagi siswa, revitalisasi sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru.

”Namun, masih banyak pekerjaan ke depan. Jadi, mari kita tingkatkan kerja sama dan gotong royong untuk mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Incorporated,” kata Fajar dalam keterangan pers. (*/tribunmedan.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan