Berita Viral

PRABOWO Geram Ada Komisaris BUMN Jarang Ikut Rapat Tapi Dapat Tantiem Rp 40 Miliar: Akal-Akalan

Prabowo mengaku geram ada komisaris di BUMN yang ikut rapat sekali sebulan tetapi mendapatkan tantiem Rp 40 miliar.  

layar tangkap TV Parlemen
KLAIM PRABOWO - Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR. dan DPP 2025, Jumat (15/8/2025). Ia mengklaim angka pengangguran nasional yang berhasil turun ke level terendah sejak krisis moneter 1998. 

TRIBUN-MEDAN.com - Prabowo mengaku geram ada komisaris di BUMN yang ikut rapat sekali sebulan tetapi mendapatkan tantiem Rp 40 miliar.  

Pernyataan Presiden Prabowo ini membuat penasaran siapa sosok yang dimaksud. 

Hal ini diungkap Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

Tantiem telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Dalam Pasal 1 (43), tertulis arti tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, apabila BUMN bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Prabowo mengatakan telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia untuk membereskan berbagai BUMN yang ada.

"Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget," kata Prabowo.

Baca juga: Grib Minta KPK Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi Proyek Jalan dan Blok Medan, Begini Respon Bobby

Baca juga: SOSOK WIRO Warga Negara Afrika Menangkan Lomba Teriak Merdeka di Monas: Saya Datang Sejak Pagi

Ia akhirnya memotong jumlah komisaris yang ada.

Dia bilang, komisaris di BUMN cukup 6 orang, bahkan lebih baik kalau bisa 4 sampai 5 orang saja.

Setelah itu, Prabowo mengatakan bahwa ia telah menghilangkan tantiem untuk komisaris.

Menurut dia, tantiem itu hanya akal-akalan para komisaris saja.

Ia pun mengungkap ada komisaris di BUMN yang ikut rapat hanya sekali dalam sebulan, tetapi mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar dalam setahun.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujar Prabowo.

Prabowo juga memerintahkan Danantara agar direksi mendapatkan tantiem hanya jika BUMN yang mereka pimpin tidak mengalami kerugian.

Lebih lanjut, keuntungan yang didapat oleh BUMN tersebut tidak boleh hasil akal-akalan para direksi agar bisa mendapatkan tantiem.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta bagi komisaris dan direksi yang keberatan akan kebijakan tantiem ini, bisa segera mundur dari jabatannya.

"Jadi, direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka," kata Prabowo.

Pada Pasal 106 (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, diatur berapa besaran tantiem, insentif kerja, dan insentif khusus.

Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

a. wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari direktur utama  BUMN;

b. anggota Direksi BUMN sebesar 85 persen dari direktur utama BUMN

c. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur utama BUMN;

d. wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN;

e. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

Respons Rocky Gerung Soal Langkah Prabowo

Saat menanggapi langkah Prabowo menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN, Rocky Gerung menyinggung soal kalangan elit atau oligarki yang berkaitan dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan dihapusnya tantiem, kata Rocky, Prabowo membuat kebijakan yang berbeda dari Jokowi, yang dulunya mementingkan kalangan elit tertentu saat masih berkuasa

"Terasa memang akhir-akhir ini, ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis, artinya mengabaikan hal-hal yang di era Pak Jokowi diservis habis-habisan melalui APBN. Karena itu menghilangkan tantiem," ujar Rocky Gerung, dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, Sabtu (16/8/2025).

Menurut mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) ini, Prabowo ingin membuat kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, sesuai amanat UUD 1945.

Sehingga, Rocky menilai, Prabowo membuat kebijakan yang tidak populer bagi kalangan elit yang sebelumnya diistimewakan oleh Jokowi.

"Jadi pandangan publik melihat bahwa pengetahuan dan kedalaman pemahaman Presiden Prabowo terhadap arah bangsa ini, dia mulai dengan memperlihatkan apa yang memang sudah dirancang dari awal oleh para pendiri negeri ini," kata Rocky.

"Itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir elit yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," sambungnya.

Sebagai pengamat, Rocky Gerung membangun pandangannya tentang adanya dukungan oligarki terhadap Jokowi berdasarkan analisisnya terhadap pola kebijakan, relasi politik, dan dinamika ekonomi selama masa kepemimpinan ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Rocky Gerung juga menilai, penghapusan tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN adalah langkah yang bijak dan bentuk penghormatan kepada rakyat.

Apalagi, ia menyebut, rakyat tidak bisa terus-terusan menanti manfaat ekonomi dari kebijakan yang memberikan kelonggaran atau keuntungan bagi orang kaya atau pemilik modal yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebab, pada kenyataannya, ekonomi negara memang tidak tumbuh signifikan.

"Dalam kondisi kesulitan keuangan negara tentu bijak sekali kalau Presiden memang memutuskan supaya tantiem itu tidak diberikan, dan itu semacam penghormatan pada rakyat yang memang tidak mampu untuk menunggu trickle-down karena ekonomi tidak bertumbuh," kata Rocky.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved