Wabup Samosir Ariston Sidauruk Sampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN - Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan Nota Pengantar atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/11/2025).

Turut hadir, Ketua DPRD Nasip Simbolon, Wakil Ketua Osvaldo Simbolon, Sarhochel Tamba, para SAB,  Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Ekseskusi Pidsus Kajari Samosir Modana Hutajulu, Kadis Kominfo Immanuel dan pimpinan OPD lainnya.

Total Rancangan APBD Tahun 2026 sebesar yang disampaikan sekitar Rp 776 miliar lebih, nota keuangan secara sah dalam bentuk kegiatan masing-masing OPD diserahkan kepada ketua DPRD Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua Osvaldo Simbolon dan Sarhochel Tamba. Selain itu, juga disampaikan pengantar Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang baik dalam penyusunan Rancangan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa APBD disusun sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

"Ditengah keterbatasan anggaran saat ini, kami menyusun program kegiatan secara efektif dan berorientasi hasil, dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur," kata Ariston Sidauruk, Rabu (12/11/2025).

Ia berharap kerjasama dengan DPRD  yang disatukan prinsip melayani masyarakat, seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga APBD 2026 segera ditetapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Samosir.

"Kami berharap nota keuangan yang disampaikan mendapat tanggapan dan penyempurnaan dari DPRD, sehingga seluruh program pembangunan yang kami susun dapat mengejar impian dalam mewujudkan Samosir Unggul, Inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Di dalam Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Ariston menyampaikan 6  hal yang menjadi perhatian dalam  penyempurnaan Perda dimaksud sesuai dengan hasil evaluasi  dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri).

"Perubahan ini akan memberi kemudahan dalam hal penatausahaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan pajak dan retribusi dapat semakin meningkat," lanjutnya.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon berharap, dengan kesepakatan KUA-PPAS beberapa waktu yang lalu, Pemkab. Samosir sudah menyusun anggaran/ program kegiatan dengan  matang.

"Di tengah pengurangan anggaran, kami berharap berbagai kegiatan telah disusun dengan prinsip prioritas yang mengutamakan kebutuhan masyarakat, memberikan dampak  positif membangkitkan ekonomi masyarakat," lanjutnya. 

Setelah penyampaian 2  nota pengantar kedua ranperda  ini. Nasip menyebutkan DPRD akan melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah, untuk itu ia berharap Pemkab Samosir melalui OPD dapat memaparkan seluruh program kegiatan dengan argumentasi yang tepat sehingga pembahasan bisa berjalan lancar.

(cr3/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan