PBB: Tentara Myanmar Telanjangi dan Perkosa Beramai-ramai Wanita Rohingya

TRIBUN-MEDAN.COM - Tentara Myanmar diduga 'secara sistematis melakukan pemerkosaan' terhadap warga minoritas Muslim Rohingya, kata pejabat senior PBB, Pramila Patten.

Menurut Patten, pemerkosaan terhadap para perempuan Rohingya ini antara lain memicu eksodus ke negara tetangga Bangladesh.

"Saya mendapatkan penuturan tentang serangan seksual dan pemerkosaan beramai-ramai, banyak gadis dan perempuan yang meninggal akibat tindakan ini," kata Patten kepada para wartawan di Dhaka, ibu kota Bangladesh.

Ia mengatakan hal tersebut setelah bertemu dengan para pengungsi Rohingya di sejumlah kamp di Bangladesh.

"Observasi yang saya lakukan mengarah pada pola tindakan kekejaman yang meluas, termasuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan Rohingya yang secara khusus dijadikan target karena agama dan etnisitas mereka," kata Patten.

Patten menuduh tentara Myanmar 'segaja menggunakan kekerasan seksual sebagai alat teror, yang ditujukan untuk menumpas orang-orang Rohingya'.

Utusan PBB untuk masalah kekerasan seksual di daerah konflik ini mengatakan kekerasan seksual di Rakhine -negara bagian yang banyak dihuni oleh warga Rohingya- 'diperintahkan, diatur, dan dilakukan oleh personel angkatan bersenjata Myanmar'.

Jumlah warga minoritas Muslim Rohingya yang menyelamatkan diri ke Bangladesh mencapai lebih dari 500.000 orang/AFP.

"Bentuk-bentuk kekerasan seksual konsisten ... korban mengatakan mereka diperkosa oleh tentara beramai-ramai, dipaksa telanjang di depan umum, dan dijadikan budak seks di tahanan militer," kata Patten.

"Seorang korban menuturkan ditahan oleh tentara militer selama 45 hari dan selama ditahan ia diperkosa berkali-kali," katanya.

Militer Myanmar membantah
Ia menegaskan kekejaman-kekejaman ini 'bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan'.

"Ketika saya kembali ke New York saya akan mengangkat masalah ini dengan jaksa dan presiden Mahkamah Kejahatan Internasional untuk membuka kemungkinan apakah (militer Myanmar) bisa diproses secara hukum karena melakukan kejahatan tersebut," kata Patten.

Tidak berselang lama setelah pernyataan pejabat tinggi PBB ini, militer di Myanmar mengumumkan hasil penyelidikan internal mereka atas krisis Rohingya.

Pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dinilai tak berbuat banyak untuk menyelesaian krisis Rohingya/AFP.

Sikap 'diamnya' dikecam banyak pihak, termasuk sesama peraih Hadiah Nobel Perdamaian.

Dalam laporan ini militer membantah membunuh warga, membakar desa-desa, memperkosa kaum perempuan, maupun mencuri harta milik warga Rohingya.