News Video

MEMANAS, Buruh dan Polisi Saling Dorong, Massa Coba Masuk untuk Bertemu Edy Rahmayadi

Polisi dan buruh terlibat saling dorong saat unjuk rasa penolakan UMP di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/11/2018)

"Kalau anda gentle dan memang gubernur, keluar jumpai buruh Sumut. Jangan anda coba-coba menyepelekan, jangan anda coba-coba menempeleng. Jangan coba-coba anda mengatakan mau ngapain kalian kemari. Karena sebelum anda suruh berdoa, ini sudah berdoa setiap hari. Tapi hanya dapat sebungkus lontong," jelas Erwin lagi.

Bawa Lontong

Koordinator aksi, Eben mengatakan, kenaikan UMP hanya sebesar harga Lontong tanpa telur.

"Analoginya, kenaikan UMP dihitung hanya Rp 6 ribu per hari. Itu kami ibaratkan seperti membeli lontong tanpa telur, karena uangnya tak cukup beli pakai telur," ujarnya kepada awak media.

Penetapan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diduga telah melanggar Pasal 1 butir 30, Pasal 4 Huruf D, Pasal 88 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 89 dan 98 UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami menyatakan sikap, Pertama, menolak penetapan upah yang dilakukan oleh pemerintah dengan formula kenaikan upah minimum berdasarkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Kedua, menolak penetapan UMP tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meminta Gubernur Sumut untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencabut PP 78 tahun 2015, dan meminta agar struktur dan skala kenaikan upah menjadi wajib dilaksanakan terutama bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun," pungkas Eben.

(cr9/tribun-medan.com)