Edy Rahmayadi Angkat Bicara soal Buruh Minta Revisi UMP 2019

Penulis: Satia
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana aksi unjukrasa yang dilakukan para buruh, yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan.

Pada pemberitaan Tribun Medan sebelumnya, gelombang massa buruh menolak kenaikan UMP Sumut 2019 sebesar 8,03% kembali berlanjut, Selasa (6/11) siang. Sembilan elemen buruh di Sumut turun dan memblokade Jalan Pangeran Diponegoro Medan, atau tepat di depan kantor Gubernur Sumut.

Elemen massa itu terdiri dari FSPI, SBMI Sumut, GSBI, SERBUNDO, SBSI 1992, KPR, PPMI, OPPUK dan LBH Medan yang tergabung dalam satu wadah; Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumut (ABPD-SU).

Dalam orasi terbuka elemen buruh yang disampaikan secara bergiliran, mereka menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan, revisi UMP Sumut 2019 senilai Rp2.303.403,43, tindak tegas pemberangusan serikat buruh, angkat Buruh Harian Lepas (BHL), outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi buruh tetap, berikan perlindungan hukum bagi buruh perkebunan kelapa sawit, tolak kriminalisasi terhadap buruh dan
berikan perumahan dan transportasi gratis bagi buruh.

"Penetapan upah sesuai PP 78/2015 telah mengangkangi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Patut diduga banyak kartel-kartel atau mafia upah murah di Sumut, termasuk Dewan Pengupahan (Depeda) dan serikat buruh didalamnya," kata orator aksi dari FSPI Sumut, Amin Basri.

Dalam UU tenaga kerja, kata dia, jelas diatur sebelum pembahasan dan penetapan UMP harus melakukan survei KHL. "Setahu kami Dewan Pengupahan tidak pernah melakukan survei. Kami dari elemen APBD SU meminta Gubsu berani melakukan revisi UMP 2018 menjadi Rp2,9 juta," katanya meneriakkan yel-yel 'hidup buruh, hidup pekerja dan hidup APBD-SU'.

Pihaknya menagih janji Gubernur Sumut Edy Rahmayadi semasa kampanye lalu dimana siap memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh.

"Kami menagih agar Gubsu berani keluar dari PP 78/2018 dan surat edaran Menaker yang menaikkan UMP sebesar 8,03 persen. Kekecewaan yang sama kami sampaikan kepada Kadisnaker Sumut, Depeda Sumut dan serikat buruh, yang mana patut kita duga ada kartel dan mafia upah murah di kantor Gubsu atas penetapan UMP 2019," katanya.

Ia membeberkan, bahwa UMP DKI 2019 sudah ditetapkan senilai Rp3,9 juta, dan UMP Sumut sudah ditetapkan sebesar Rp2,3 juta lebih. "Kenapa Provinsi Sumut tidak melakukan survei KHL di 33 kabupaten/kota di Sumut. Survei yang kami lakukan berdasarkan catatan statistik yang kami peroleh, UMP bisa saja jumlahnya sebesar Rp2,9 juta. Ada pengunduran upah di Sumut. Sebab kalau pada 2005 UMP DKI dan Sumut hanya berkisar Rp430 ribu, tapi setelah 10 tahun kita jauh ketinggalan nilai UMP dengan DKI bahkan Riau dan Aceh. Bahwa ada kartel pengupahan di Sumut," katanya.

(cr19/Tribun-Medan.com)