Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio menilai kisruh Partai Demokrat yang muncul, lantaran adanya jarak antara kader senior dengan kader junior.
Diketahui sejak terpilih secara aklamasi pada 15 Maret 2020 dalam Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY banyak merangkul kader muda masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat.
Hingga akhirnya muncul Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inskotitusional, yang berimbas pada pemecatan tujuh orang kader yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie.
"Saya melihat masih konteks seperti itu. Terutama pascapemilihan ketua umum, banyak friksi dan kepentingan. Ada muncul kesenjangan pascaterpilihnya AHY, ada gap antara senior dan junior. Di kepengurusan AHY, banyak sekali junior. Para senior ini merasa tidak nyaman atau tidak diberi tempat lagi," kata Warjio, melalui sambungan telepon Jumat (5/3/2021).
Disinggung kemungkinan adanya campur tangan Istana seperti yang diungkapkan AHY beberapa waktu lalu atau pun ada unsur lainnya, sehingga muncul gaung digelarnya KLB Partai Demokrat, Warjio belum bisa menyimpulkan.
Warjio mengatakan perlu pengkajian yang lebih mendalam untuk memastikan hal tersebut. Tidak bisa tergesa-gesa.
"Yang pertama ini harus betul-betul dilihat atau direspon secara bijak. Kita tidak bisa terus menyimpulkan adanya keterlibatan seseorang atau institusi tertentu," sebutnya.
Hanya saja, ia menjelaskan, pasca-reformasi partai politik yang muncul, kebanyakan akan diwarnai dinamika, baik dari internal maupun eksternal partai.
"Ciri parpol Indonesia di dalam pengelolaan belum berbasis kuat, apalagi parpol baru. Yang kita teliti, parpol pasca reformasi mudah goyah. Yang harus kita pahami sepanjang perjalan parpol di Indonesia, kita melihat bahwa peran atau tarik menarik parpol baik dari internal atau dari luar itu tidak bisa dilepaskan," jelasnya.
Di samping itu, jika ada keterlibatan penguasa terhadap parpol, bukan hal yang pertama terjadi di Indonesia. Di masa pemerintahan orde lama, Soekarno pernah membekukan Partai Masyumi. Di orde baru, terjadi perpecahan PDI, yang disebut berkat adanya campur tangan pemerintah di kala itu.
"Bagaimana pun kan salah satunya untuk jangka panjang, yaitu pemilu ke depan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel The Hills, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut, pada Jumat (5/3/2021) siang, menyepakati sejumlah keputusan.
KLB Demokrat bukan hanya sepakat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga membubarkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin SBY.
Adapun keputusan pertama yakni mengangkat Jendral Purn Dr H Moeldoko sebagai ketua terpilih, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).
Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie yang namanya diajukan peserta KLB dalam sidang tersebut.
Saat Pimpinan Sidang Jhoni Allen Marbun membacakan hasil voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujarnya disambut riuh tepuk tangan peserta KLB, Jumat (5/3/2021).
Sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Selain menentukan ketua umum, KLB juga mengambil keputusan penting lainnya yakni dengan membubarkan posisi majelis tinggi.
Pimpinan sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun mengatakan melalui peserta KLB Partai Demokrat sepakat untuk mengembalikan aturan partai ke AD/ART yang disahkan pada Kongres 2005 lalu.
Dengan putusan tersebut, sejumlah aturan baru yang ada di Partai Demokrat otomatis dibubarkan.
"Salah satu yang dibubarkan dalam KLB adalah Majelis Tinggi. Karena tidak boleh ada dua pimpinan dalam satu organisasi," ujarnya saat melaksanakan konferensi pers.
Masih dikatakan Jhoni Allen Marbun, keberadaan majelis tinggi selama ini sudah mengamputasi kewenangan yang dimiliki oleh para DPC maupun DPD Partai Demokrat yang selama ini memiliki hak suara dalam kongres.
Dengan adanya keberadaan Majelis Tinggi ini, sambung dia, maka seluruh keputusan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Hal ini tentu mengamputasi kewenangan tertinggi yang ada di DPC dan DPD Partai Demokrat melalui forum rapat pleno dan kongres. Bukan di tangan orang lain atau satu orang saja," bebernya.
Sebelumnya, di arena KLB pimpinan sidang menyebutkan agenda pembahasan untuk memutuskan nama calon pimpinan atau Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Amatan www.tribun-medan.com, pada saat proses sidang majelis sidang mempersilakan kepada seluruh kader partai untuk memberikan usulan nama calon pimpinan partai berlambang mercy ini.
"Kepada seluruh kader silakan mengajukan nama calon ketum," ujar pimpinan sidang definitif, Jhonni Allen Marbun.
Dari serangkaian proses yang berjalan, diketahui ada dua nama yang menjadi calon Ketum Partai Demokrat. Keduanya ialah Dr H Moeldoko dan Marzuki Alie.
"Akhirnya ada dua nama, sekarang mari kita voting siapa yang memilih Pak Moeldoko dan Pak Marzuki," katanya.
Berdasarkan dari voting atau pemilihan, akhirnya nama Moeldoko terpilih secara sah melalui banyaknya kader yang memilihnya.
Namun, hingga sidang ini selesai Moeldoko masih belum tampak hadir di ruang KLB.
"Berdasarkan vooting terbuka, Ketum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025 terpilih secara sah Bapak Moeldoko," ungkapnya.
Setelah disepakati, Majelis Sidang KLB menghubungi Moeldoko via telepon.
"Walaupun sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.
Kemudian para peserta KLB menyatakan serius untuk mendukung, sehingga Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujar mantan Panglima TNI tersebut.
(ind/tribun-medan.com)