TRIBUN-MEDAN.COM - Menjelang KTT BRICS, Rusia luncurkan rudal mematikan ke Ukraina bagian utara, sedikitnya 7 orang warga sipil tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS tahun 2023 ini akan diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, mulai 22-24 Agustus 2023.

BRICIS singkatan dari Brasil, Russia, India, China and Afrika Selatan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2023 di Afrika Selatan itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) direncanakan turut menghadirinya.

Presiden Jokowi bertolak dari Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Benua Afrika, Minggu (20/8/2023) pagi.

Dengan rombongan terbatas, Presiden Jokowi direncanakan mengunjungi 4 negara di Benua Afrika yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.

"Ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai presiden ke kawasan Afrika," kata Presiden Jokowi yang dikutip dari keterangan persnya di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang. Sebab, Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955.

Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu.

"Spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara global south," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, Kenya dan Tanzania telah membuka kedutaan besarnya di Jakarta tahun 2022 lalu.

Pembukaan kedutaan besar itu merupakan komitmen kedua negara tersebut untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia.

Kemudian, Mozambik adalah negara Afrika pertama di mana Indonesia memiliki Preferential Trade Agreements (PTE) atau perjanjian internasional dengan keanggotaan terbatas yang bertujuan untuk mengamankan atau meningkatkan akses pasar masing-masing.

Sementara, terhadap Afrika Selatan, Indonesia diundang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS).

"Tentunya di sela-sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan berbagai kepala-kepala negara yang lainnya," kata Presiden Jokowi.

"Insya Allah saya dan rombongan akan tiba kembali ke Tanah Air tanggal 25 Agustus,"sambung dia.

Presiden Putin Batalkan ke KTT BRICS Afrika Selatan karena Ada Perintah Penangkapan

Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin mendadak dilaporkan tidak menghadiri KTT BRICS yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 22-24 Agustus 2023.

Presiden Putin mendadak tidak akan menghadiri acara tersebut karena adanya potensi penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Afrika Selatan menjadi ketua kelompok BRICS dan salah satu anggota ICC harus menaati surat perintah dari ICC jika Putin sampai menginjakkan kaki di Afrika Selatan.

Surat penangkapan Putin itu dibenarkan Kantor Kepresidenan Afrika Selatan.

"Jika Putin meninggalkan tanah Rusia, memang telah dikenakan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)."

Afrika Selatan adalah penandatangan ICC dan diharapkan membantu penangkapan Putin.

Batalnya Putin ini, maka Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan mewakili negaranya pada KTT dua hari di Johannesburg itu.

"Putin dijadwalkan akan mengambil bagian dalam konferensi BRICS tersebut melalui video," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, menurut media Rusia.

Sementara, dalam sebuah pernyataan kepresidenan Afrika Selatan menggambarkan kesepakatan untuk Putin untuk tidak hadir sebagai "saling menguntungkan" dan mengatakan itu terjadi setelah "sejumlah konsultasi" di KTT.

Pendukung Rusia mengkritik keputusan tersebut, mengatakan Afrika Selatan seharusnya bersikeras dan menggunakan kedaulatannya untuk melindungi dan membela temannya.

Undangan Afrika Selatan kepada Putin, yang dikeluarkan sebelum ICC menuduhnya melakukan kejahatan perang di Ukraina, telah menimbulkan kontroversi baik secara nasional maupun internasional. 

Itu kemudian dilihat sebagai langkah pemerintah untuk menyimpang dari jalan tengah yang ingin mereka tempuh, bersama negara-negara Afrika lainnya, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Tetapi pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa menjadi panik ketika tekanan untuk menangkap Presiden Putin meningkat.

Partai oposisi terbesar, Aliansi Demokratik, pergi ke pengadilan untuk mencoba memaksa pihak berwenang untuk menangkap Putin, seandainya dia menginjakkan kaki di negara itu. Kelompok hak asasi manusia global Amnesty International juga menjadi bagian dari tantangan tersebut.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Ramaphosa dengan tegas menentang tindakan semacam itu, menyatakan bahwa keamanan nasional dipertaruhkan.

"Rusia telah memperjelas bahwa menangkap presidennya yang sedang menjabat akan menjadi pernyataan perang. Tidak sesuai dengan konstitusi kita untuk mengambil risiko terlibat perang dengan Rusia," katanya dalam pernyataan tertulis sebagaimana dilansir BBC.

Peskov membantah Moskow telah mengatakan kepada Afrika Selatan bahwa menangkap presidennya akan berarti tindakan perang, tetapi mengatakan itu "jelas bagi semua orang apa arti pelanggaran (semacam itu) terhadap kepala negara Rusia".

Perintah Penangkapan Terkait Kejahatan Perang

Presiden Ukraina Zelensky menyambut baik keputusan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Perintah penangkapan Vladimir Putin disampaikan berdasarkan hasil rapat pada Jumat (17/3/2023) lalu.

Vladimir Putin terbukti melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang tersebut terkait deportasi paksa anak-anak Ukraina ke wilayah yang dikuasai Rusia.

Menanggapi perintah penangkapan Vladimir Putin ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy girang.

Zelenskyy menggambarkan perintah penangkapan tersebut sebagai keputusan bersejarah.

Ia pun menegaskan tanggung jawab bersejarah itu akan dimulai atas kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh Rusia.

“Memisahkan anak-anak dari keluarga mereka, merampas kesempatan mereka untuk menghubungi kerabat mereka, menyembunyikan anak-anak di wilayah Rusia, menyebarkan mereka di daerah-daerah terpencil. Semua ini jelas kebijakan negara Rusia, keputusan negara, dan kejahatan negara,” ujar Volodymyr Zelenskyy, dikutip dari Financial Times.

Namun, perintah penangkapan Vladimir Putin itu tak akan berdampak langsung karena Rusia bukan negara anggota ICC.

Hal itu membuat Kementerian Luar Negeri Rusia meremehkan dampak dari perintah penangkapan tersebut.

“Rusia bukanlah pihak dari Statuta Roma mengenai ICC dan tak memiliki kewajiban di bawahnya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

“Rusia tidak bekerja sama dengan badan itu, dan kemungkinan penahanan, yang dikeluarkan oleh ICC, tidak sah dan batal demi hukum bagi kami,” tambahnya.

Meski begitu, Vladimir Putin bisa ditangkap jika ia bepergian ke negara yang merupakan bagian dari ICC.

Luncurkan serangan baru ke Ukraina

Di tengah batalnya Presiden Putin menghadiri secara langsung KTT BRICS di Afrika Selatan, Rusia meluncurkan serangan baru ke Ukraina bagian utara.

Dalam serangan rudal ini, sedikitnya 7 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Korban tewas termasuk seorang anak perempuan berusia 6 tahun.

Sebanyak 144 terluka dan 41 orang telah dirawat di rumah sakit.

Serangan rudal terbaru Rusia itu menghantam lapangan alun-alun di Chernihiv, kota bersejarah di utara Ukraina pada Sabtu (19/8/2023).

“Saya yakin para tentara kami akan memberi balasan terhadap Rusia atas serangan teroris ini,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melalui tayangan video, Minggu (20/8/2023).

Zelenskyy mengatakan dari 144 orang yang terluka, sebanyak 15 adalah anak-anak.

Dia juga mengungkap anak perempuan yang tewas teridentifikasi bernama Sofia.

"15 orang lainnya yang cedera adalah polisi, kata Menteri Dalam Negeri Ihor Klymenko melalui aplikasi pesan teks Telegram,"

Klymenko mengatakan sebagian besar korban sedang berada di dalam kendaraan, menyeberangi jalan atau pulang dari gereja.

Sementara, Gubernur wilayah Viacheslav Chaus mengatakan 41 orang dirawat di rumah sakit pada Sabtu (19/8/2023).

Presiden Zelenskyy mengatakan serangan terhadap Chernihiv, yang bertepatan dengan hari libur Kristen Ortodoks, Perayaan Transfigurasi Tuhan. Kota yang berjarak 145 kilometer ke arah utara dari Kyiv itu, dihiasi jalan-jalan yang teduh dengan pepohonan dan gereja-gereja yang usianya sudah berabad-abad.

Puing-puing berserakan di sekitar alun-alun di seberang gedung teater yang rusak. Gedung-gedung sekitarnya di mana banyak kendaraan sedang parkir juga rusak. Atap gedung teater yang bergaya neoklasik juga terkoyak.

 Gubernur wilayah Viacheslav Chaus mengatakan Rusia sudah menyerang kota-kota Ukraina yang terletak jauh dari garis depan dengan rudal dan pesawat nirawak atau drone sebagai bagian invasi yang dimulai pada Februari 2022.

Ia juga mengatakan orang-orang yang pulang dari gereja dan pejalan kaki lainnya termasuk di antara korban-korban cedera ketika rudal menghantam gedung teater yang menjadi tempat pertemuan. Badan-badan penegak hukum sedang menyelidiki bagaimana Rusia bisa mengetahui acara itu, yang menurut Chaus dihadiri oleh perwakilan dari bisnis dan komunitas.

Namun media Ukraina melaporkan acara itu juga dihadiri para produsen drone. Kedua belah pihak sudah menggunakan drone di medan pertempuran.

Penyelenggara acara mengatakan seluruh partisipan, termasuk para teknisi, anggota militer dan relawan, diminta untuk berlindung di tempat-tempat perlindungan serangan udara di dalam gedung teater ketika alarm berbunyi. Namun beberapa orang malah keluar gedung.

“Semua yang berlindung dalam keadaan aman,” kata Maria Berlinska, pendiri Dignitas Fund, melalui Facebook.

Dignitas Fund mengorganisasi acara penggalangan dana, termasuk untuk pengadaan drone untuk penggunaan di garis depan.

Presiden Vladimir Putin Diincar 123 Negara

Presiden Rusia Vladimir Putin mendapatkan ancaman baru dari kumpulan beberapa negara. Vladimir tengah diincar oleh 123 negara karena telah menjadi pelaku kejahatan perang.  Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (17/3/2023).

Putin dituduh melakukan kejahatan perang mendeportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah. ICC juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova, komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak atas tuduhan serupa.

Jaksa ICC Karim Khan mengatakan kepada AFP, bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional, Dia menyebut, surat perintah penangkapan dikeluarkan berdasarkan bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh Putin dan Maria Lvova-Belova.

"Bukti yang kami sajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat kita," kata Khan.

Presiden ICC Piotr Hofmanski mengatakan, pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerja sama internasional. Rusia bagaimanapun bukan anggota ICC. Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Menyikapi surat perintah itu, Kremlin menyatakan keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum batal.

Moskwa tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu. "Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, dikutip AFP.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, keputusan ICC tidak ada artinya bagi Rusia. "Rusia bukan pihak Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," katanya di Telegram.

Sementara itu, Ukraina menyambut baik pengumuman ICC. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji perintah penangkapan itu sebagai keputusan bersejarah. Menurut Ukraina, lebih dari 16.000 anak Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak invasi pada 24 Februari 2022.

Banyak anak-anak diduga ditempatkan di institusi dan panti asuhan di sana. Pemberitahuan mengejutkan dari ICC ini nyatanya datang hanya beberapa jam setelah berita lain yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perang Rusia di Ukraina. Ini termasuk kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Moskwa dan lebih banyak jet tempur untuk pasukan Kyiv.

Apakah Putin Bisa Ditangkap?

Dilansir dari AFP, negara-negara anggota ICC wajib melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, jika mereka bepergian ke negaranya.

"Itu benar," kata jaksa ICC Karim Khan ketika ditanya apakah Putin akan bertanggung jawab atas penangkapan jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara tersebut.

Tapi sementara itu bisa mempersulit perjalanan Putin, pengadilan tidak memiliki pasukan polisi sendiri untuk menegakkan surat perintahnya, dan sepenuhnya bergantung pada negara bagian ICC yang bermain bola. Negara-negara tidak selalu melakukannya, terutama jika melibatkan kepala negara yang sedang menjabat seperti Putin.

Mantan pemimpin Sudan Omar al-Bashir berhasil mengunjungi sejumlah negara anggota ICC termasuk Afrika Selatan dan Yordania meskipun tunduk pada surat perintah ICC.

Meski digulingkan pada 2019, Sudan belum menyerahkannya. Matthew Waxman, seorang profesor di Columbia Law School, mengatakan itu adalah langkah yang sangat signifikan oleh ICC tetapi kemungkinan kecil Putin akan ditangkap.

Lantas, apa rintangan utamanya?

Pertama dan terpenting: Rusia, seperti Amerika Serikat dan China, bukan anggota ICC.

ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap Putin karena Ukraina telah menerima yurisdiksinya atas situasi saat ini, meskipun Kyiv juga bukan anggotanya.

Tetapi Moskwa telah menolak surat perintah terhadap Putin begitu saja. Rusia tidak mengekstradisi warganya dalam hal apa pun.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini sehingga dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan bisa batal.

Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma pendiri pengadilan tetapi tidak meratifikasinya untuk menjadi anggota, dan kemudian menarik tanda tangannya atas perintah Putin pada tahun 2016, setelah ICC meluncurkan penyelidikan atas perang tahun 2008 di Georgia.

NATO Diminta Bunuh Putin

Sebelumnya ada desakan agar NATO diminta membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia disebut "ancaman permanen dan mematikan" menyusul serangan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu.

Pernyataan ini muncul dari mulut mantan panglima Angkatan Darat Inggris, Kolonel Richard Kemp. Mantan pemimpin paskan di Afghanistan itu bahkan menyamakan Putin dengan mantan pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden, Bos ISIS Abu Bakar Al Baghdadi dan Jenderal Iran yang tewas dibunuh pasukan Amerika Serikat (AS) atas perintah mantan presiden Donald Trump, Qasem Soleimani. "NATO harus mempertimbangkan semua opsi untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Itu termasuk membunuhnya meskipun itu tidak mungkin atau tidak diinginkan," kata Kemp dikutip dari Mirror, Senin (14/3/2022) lalu.

Ia pun mengatakan, itu satu-satunya cara mengakhiri perang. Termasuk, mencegah konflik di masa depan. "Hal terbaik adalah melihat Putin digulingkan, ditangkap dan diadili, baik di Rusia atau di Pengadilan Kriminal Internasional," lanjutnya. "Tetapi opsi-opsi itu sangat tidak mungkin terjadi," jelasnya lagi.

Menurutnya pembunuhan mungkin bukan hal "menyenangkan" bagi banyak orang. Namun tegasnya, ini lebih berarti jika dibandingkan dengan banyaknya warga Ukraina yang meninggal akibat serangan. "Jika sampai pada pembunuhan, mungkin ini tidak menyenangkan bagi banyak orang. Tetapi hidupnya tidak memiliki nilai yang lebih besar daripada nyawa ribuan orang yang telah dia bunuh di Ukraina dan di tempat lain dan mungkin akan dibunuh di masa depan," tambahnya.

Menurutnya menjadikan Putin sebagai target adalah sah karena dirinya adalah Panglima Tertinggi pasukan Rusia. Ia menyamakan hal ini dengan rencana pembunuhan Pemimpin NAZI Jerman, Adolf Hitler di Perang Dunia III.

"Seandainya dia (Hitler) disingkirkan dan bukannya pada akhir 1930-an, kami tidak akan mengalami konflik yang menewaskan 70 juta orang," tegasnya lagi.

Rusia sendiri belum bereaksi soal ini. Namun seruan pembunuhan ini bukan hal pertama ke pemimpin usia 69 tahun itu. Sebelumnya, seorang pengusaha Rusia, Alex Konanykhin, mengumumkan sebuah sayembara untuk memburu kepala Presiden Vladimir Putin. Ini juga akibat serangan Rusia ke Ukraina.

Mengutip Express dan The Independent, Konanykhin mengatakan Putin merupakan biang kerok dari kekacauan yang bermuara pada serangan ke Ukraina. Ia bertekad menyediakan hadiah hingga US$ 1 juta atau setara Rp 14 miliar bagi siapa saja yang mampu membunuh salah satu figur terkuat dunia itu.

"Saya berjanji untuk membayar US$ 1 juta kepada petugas yang, sesuai dengan tugas konstitusional mereka, menangkap Putin sebagai penjahat perang di bawah hukum Rusia dan internasional," ujarnya dalam sebuah posting di LinkedIn dua pekan lalu.

"Putin bukan presiden Rusia karena ia berkuasa sebagai hasil dari operasi khusus meledakkan gedung-gedung apartemen di Rusia, kemudian melanggar Konstitusi dengan menghilangkan pemilihan umum yang bebas dan membunuh lawan-lawannya."

Tak hanya di LinkedIn, Konanykhin juga memberikan pesan ini di sebuah posting Facebook. Dalam posting itu, ia bahkan membuat sebuah poster yang bertuliskan 'Dicari: Hidup atau Mati, Vladimir Putin sang Penjahat Perang'. Meski begitu, pesan ini tak lama kemudian diblokir oleh Facebook.

"Sebagai seorang etnis Rusia dan warga negara Rusia, saya melihatnya sebagai kewajiban moral saya untuk memfasilitasi denazifikasi Rusia," tambahnya lagi.

Ia berharap makin banyak pengusaha Rusia yang bertindak sepertinya. Ini agar dunia mau terdorong untuk menghentikan aksi Putin yang mana menurutnya merupakan 'tanggung jawab moral' seluruh pihak.

"Jika cukup banyak orang membuat pernyataan serupa, itu dapat meningkatkan kemungkinan Putin ditangkap dan dibawa ke pengadilan," ujarnya.

Konanykhin merupakan pengusaha yang saat ini fokus dalam mata uang kripto dan dunia digital. Ia diberikan suaka politik untuk tinggal di AS pada tahun 1999 dan 2007. Saat ini, ia diketahui bermukim di wilayah California.

Bagi Rusia, Konanykhin dianggap sebagai kriminal. Negeri Beruang Putih mengatakan ia telah melakukan penggelapan dana senilai US$ 8 juta dari Russian Exchange Bank.

(*/tribun-medan.com/kompas.id)

Baca juga: Pejabat Rusia Mulai Abaikan Perintah Presiden Vladimir Putin

Baca juga: Bakal Dahsyat Perang Rusia-NATO, Putin Telah Lontarkan Ancaman Keras ke Polandia

Baca juga: Ribuan Pasukan Wagner Mendekati Polandia, Putin Akan Serang Negara Kelahiran Paus Yohanes Paulus II?

Baca juga: Terungkap Ada Perintah Penangkapan, Vladimir Putin Mendadak Tak Hadiri KTT BRICS Afrika Selatan