TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - NasDem Sumut bersama seratus advokat melakukan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Hal itu berkaitan hasil survei elektabilitas tiga kandidat calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Survei oleh LSI dirilis pada Minggu lalu. Dalam survei itu disebut survei dilakukan pada 5 provinsi terbesar di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Sumut dengan melibatkan 1.200 responden.

Adapun hasil survei  LSI di Sumatera Utara menunjukkan Ganjar Pranowo 65 persen, Prabowo Subianto 30 persen dan Anies Baswedan 5 persen.

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST menyebutkan, hasil survei LSI tak masuk akal dan mengada-ada.

"Saat ini kami DPW NasDem Sumut bersama Badan Hukum bersama seratus advokat melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang merilis hasil survei yang mengatakan Anies Baswedan elektabilitasnya 5 persen di Sumut. Somasi ini kami lakukan karena banyak kejanggalan di survei ini," kata Iskandar didampingi Badan Hukum NasDem Ariffani dan sejumlah pengurus DPW NasDem Sumut, Senin (9/10/2023).

Iskandar mengatakan, NasDem bersama seratus advokat telah melayangkan somasi ke LSI. Mereka meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumut.

Apalagi pada bulan Mei lalu, LSI oleh Denny JA juga merilis survei yang sama di Sumut. Pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 32 persen di Sumut.

"Pada bulan Mei survei yang sama LSI pak Anies memperoleh 32,6 persen. Artinya hanya dalam empat bulan elektabilitas pak Anies turun hampir 27 persen, artinya setiap bulan turun 7 persen dan itu tidak masuk akal dan belum ada survei yang begitu terhadap Bacapres," kata Iskandar.

Menurut Iskandar survei elektabilitas Anies yang hanya 5 persen sangat tidak cocok dengan fakta yang ada.

Berdasarkan hitung-hitungan pihaknya, Anies Baswedan yang kini berpasangan dengan Muhaimin Iskandar diyakini unggul pada 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Kami melihat realita di lapangan, bahwasanya masyarakat pendukung Anies Baswedan terutama pada 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara itu adalah basis kuat pak Anies dan dia akan menang di Sumut," tutur Iskandar.

Buka Sumber Pendanaan

Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar juga mengaku curiga atas hasil survei yang dirilis LSI Denny JA pada Senin (2/10) lalu. Dimana dirilis elektabilitas Anies Baswedan 5 persen, Prabowo Subianto 30 persen, dan Ganjar Pranowo 65 persen.

" LSI Denny JA harus menerangkan detail bagaimana metodologi survey, sebaran, dan respondennya di Sumut. Dan yang paling penting adalah dari mana sumber dana survei itu," tanya Iskandar.

NasDem meminta agar sumber dana survei oleh LSI dibuka. Iskandar mengatakan, aliran dana penting untuk diketahui.

Dia curiga, ada kepentingan kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan lembaga survei untuk melegitimasi dukungan politik.

"Apakah pembiayaannya sendiri, atau berasal dari partisan dan sponsor? atau berasal dari uang negara, baik APBN atau APBD ataut NGO dari negara negara asing?. Bagi kami sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survey, biasanya diduga bisa mengatur survei tersebut," kata Iskandar.

"Meminta Asosiasi Lembaga Survei dan OJK untuk melihat aliran dana lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak-pihak tertentu," sambung Iskandar.

Kerja-kerja lembaga survei yang tidak profesional dan independen dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak demokrasi.

Menurut Iskandar, kehadiran lembaga survei adalah untuk membantu masyarakat melihat gambaran yang terbaik sebagai sosok pemimpin.

Namun menurutnya ada beberapa lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok. Iskandar mengatakan, lembaga survei kadang dibeli dan dibiayai untuk membuat hasil survei seusai pesanan.

"Kami NasDem Sumut, advokat dan relawan Anies kami ingin membuka kotak pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi. Yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, Telah dibayar oleh pihak pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu dengan melakukan legitimasi lembaga survei," kata Iskandar.

"Ini tentu saja mencederai demokrasi dan dapat membenturkan sesana anak bangsa. Meminta agar lembaga survei melakukan kerja kerja secara profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat menentukan pilihannya," tutupnya. (cr17)