TRIBUN-MEDAN.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melontarkan sinyal bakal bergabung dengan Koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Kehadiran PKS di Koalisi Prabowo membuat partai politik pengusung cemas. PKS sebagai parta oposisi di era Jokowi mulai melirik bagian di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Banyak spekulasi yang muncul terkait PKS ingin bergabung dengan Koalisi Prabowo. Dalam Koalisi Prabowo terdapat banyak parpol yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PPP. 

Namun perlu diketahui, Nasdem, PKB, dan PPP merupakan parpol yang baru bergabung setelah kalah di Pilpres. 

PKS yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan di Pilpres menyatakan bakal mendukung Prabowo-Gibran. 

Muncul anggapan bahwa PKS yang rela bergabung dengan Koalisi Prabowo-Gibran mencoba menghindar satu kubu dengan PDIP. 

PKS dan PDIP bisa dikatakan rival saat era Jokowi. PKS sebagai oposisi dan PDIP sebagai pendukung pemerintah sering terlibat adu argumen. Bahkan, dalam Pilpres mereka masih berseberangan. 

Namun kini dua-duanya kalah dalam pertarungan Pilpres2024.  

Baca juga: Seorang Pria Ditemukan Tewas di Perlintasan Kereta Api, Diduga Sengaja Tidur di Rel Akhiri Hidup

Baca juga: Polsek Aek Natas-Polres Labuhanbatu Tangkap Pelaku Pembacokan dengan Imbalan Uang

Apakah benar PKS ingin menghindar dari PDIP? 

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Aboe Bakar Alhabsyi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan.

Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.

"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Ia mengatakan, hubungan PKS dan Prabowo pun baik-baik saja dan sudah terjalin sejak lama sehingga mudah saja apabila kedua pihak kembali bersatu.

PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak.

Baca juga: Lirik Lagu Ku Ingin Pisah Dipopulerkan oleh Nabila Taqiyya

Baca juga: Skenario Timnas U23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Juara 3 atau Menang Duel Playoff

Repons Tak Nyaman dari Partai Pengusung Prabowo

Sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 memberikan respons kurang nyaman terkait mulai merapatnya partai lawan untuk menjadi bagian koalisi.

Partai Gelora secara terang-terangan menolak sinyal PKS gabung ke pemerintahan terpilih.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai aneh jika PKS akhirnya bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024.

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

PSI melalui Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie juga sempat mengatakan bakal ada perhitungan apabila partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin bergabung ke kabinet Prabowo.

Perhitungan tersebut bakal berlaku khususnya bagi partai-partai politik yang dinilai menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpres 2024.

"Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya sudah di luar dari proporsinya," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, 10 Maret 2024.

Golkar: Wacana Bergabungnya PKS Sangat Sensitif

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.

"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.

"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.

Baca juga: Penganiayaan di Lapo Tuak Berakhir Di Tangan Bhabinkamtibmas Gurilla Melalui Problem Solving

Baca juga: SOSOK Depri Aprianysah, Adik Anggota DPR RI 3 Periode Daftar jadi Calon Bupati Musi Rawas Utara

(*/tribun-medan.com)