TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna membuka bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kamis (12/9/2024).
"Kegiatan ini kami selenggarakan untuk meningkatkan kualitas laporan dan akuntabilitas kinerja kawan-kawan semua di UPT. Disamping itu, kegiatan ini juga dituju meningkatkan pemahamanan kawan-kawan tentang proses penyusunan LKjIP sesuai sistematika dan pedoman yang berlaku," ujar Agung Krisna, Kakanwil Kemenkumham Sumut saat menyampaikan kata sambuatan.
Menurut Agung Krisna, kegiatan ini menjadi salah satu upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK9.OT.03.01 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Percepatan Kinerja Melalui Indikator Reformasi.
Baca juga: Pegawai Lapas Gunungsitoli Ikuti Zoom Webinar Series Ke-3 sama BPSDM Hukum dan HAM
"Ini menjadi salah satu upaya kita untuk menindaklanjuti Tindak Lanjut Percepatan Kinerja Melalui Indikator Reformasi, yang bertujuan mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdampak. Sehingga dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat," katanya.
Agung Krisna menghimbau seluruh jajaran untuk memastikan LKjIP yang disusun selama kegiatan ini bukan hanya sebagai formalitas administratif.
Karena itu, ia menekankan pentingnya LKjIP yang berkualitas sebagai wadah evaluasi diri, identifikasi tantangan an perencanaan Langkah perbaikan kedepannya.
"Pastikan LKjIP yang telah disusun bukan hanya formalitas administrasi. Namun menjadi cerminan komitmen-komitmen UPT terhadap transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Ini menjadi penting karena, LKjIP yang berkualitas dapat menjadi wadah kita untuk mengevaluasi diri, mengidentifikasi tantangan, serta melakukan perencanaan yang matang atas langkah-langkah perbaikan terbaik yang harus kita ambil ke depannya," ujarnya.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hotmonaria Damanik, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Maraulina.
Lalu, Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Devina Natalia Br Tarigan, serta Staf Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
(*)