Gubsu Bobby Perintahkan Kepala Daerah Data Kendaraan Operasional Perusahaan Non-Pelat Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution, memerintahkan kepala-kepala daerah di wilayahnya untuk mendata perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya memakai pelat kendaraan bukan dari Sumatera Utara.

Disebut, ini sangat penting demi kemajuan Sumatera Utara karena pembangunan infrastruktur di Sumut membutuhkan uang yang cukup besar.

"Pak Bupati dan Pak Wali Kota serta Pak Wakil Bupati dan Pak Wakil Wali Kota, kalau di daerahnya ada perusahaan yang operasinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya di luar pelat dari Sumut (BK dan BB), tolong didata. Saya tidak ada tendensi ke daerah tertentu, ini untuk semuanya," ujar Bobby saat acara Peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025).

Saat acara ini, Bobby pun heran mengapa kebijakannya soal ini bisa dipersoalkan, heboh, dan viral di media sosial.

Dianggap, ini lazim dan sudah dilaksanakan di daerah-daerah lain. 

Di hadapan seluruh kepala daerah dan perwakilannya yang hadir, Bobby pun sempat menunjukkan video-video viral dari Gubernur yang lebih dahulu melakukan hal yang sama dengannya, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Selain itu, juga ada yang diterapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Riau.

"Ini kebijakan kita untuk mempertahankan keuangan kita. Mau dibilang kita enggak ada duit, enggak apa-apa. Kita butuh uang untuk, kita sangat butuh," kata Bobby.

Bobby mengatakan, selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur jalan yang rusak. Untuk memperbaiki dan membangunnya kembali, disebut butuh duit yang besar.

Penerapan kebijakan ini disebut dianggap potensi yang tidak menambah beban.

"Kita tidak menaikkan pajak, kita enggak nambahin pajak baru. Ini pajak yang normal. Tolong, saya minta pada Pak Bupati dicek perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Nanti koordinasi sama Dinas Perhubungan (Dishub). Perusahaan yang beroperasi dan angkutan operasionalnya harus Pelat BK atau BB. Kalau melintas, silakan (yang bukan kendaraan operasional perusahaan)," ujar Bobby.

Menantu mantan Presiden ini bilang di daerah lain enggak ada yang merespons kebijakan yang sama dengan berlebihan.

Ia merasa wajar kalau semua kepala daerah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.

Pada saat acara peluncuran UHC prioritas, Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para kepala daerah.

Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu kabupaten dengan penerima DBH paling besar. 

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan