Harus Kerja Lebih Keras, Pemkab Deliserdang Bersiap Sambut Tim Penilai Adipura

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Pemkab Deliserdang mulai bersiap-siap menyambut kedatangan tim penilai Adipura. Hal ini lantaran diagendakan kedatangannya dilakukan pada 20 November mendatang. 

Tim Penilai Adipura akan datang ke Deliserdang untuk melakukan penilaian. Diharapkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait mempersiapkan segala aspek penilaian dengan baik.

Permintaan ini disampaikan Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas OPD yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS di Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (17/11/2025).

"Saya tegaskan, kita tidak datang sebagai pihak yang meminta penghargaan. Kita tunjukkan, kita bekerja sesuai standar operaional prosedur (SOP) dan fakta di lapangan," tegas Bupati.

Baca juga: Resmikan Royal Klinik, Bupati Asri Tambunan: Deliserdang Daerah Ramah Investor

Bupati menekankan, bila ada temuan, seperti pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah (TPS), harus segera benahi, bukan disembunyikan. 

"Kita harus lebih keras bekerja, tidak perlu mencari pujian, cukup hasil kerja yang bicara," kata Bupati. 

Untuk itu, Bupati meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memetakan titik-titik kunjungan, seperti pasar, rumah sakit, taman kota, dan lainnya, agar siap saat Tim Penilai Adipura melakukan verifikasi.

Pada kesampatan itu, Bupati juga menekankan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang sudah memiliki dashboard sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang memuat capaian empat misi utama pembangunan daerah, Sehat Pelayanan Publiknya, Sehat Masyarakatnya, Sehat Ekonominya, dan Sehat Lingkungannya.

Bupati menginstruksikan, pimpinan OPD untuk mulai mengisi data capaian di dalam sistem tersebut.

"Sebagai contoh, untuk misi 1, pada tahun 2024, targetnya 80 dengan capaian 100. Sedangkan di tahun 2025, targetnya 100, namun capaian baru 16. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," terang Bupati.

Oleh karena itu, setiap Kepala OPD dan kecamatan harus memiliki operator khusus yang bertanggung jawab atas pengisian data. Di bawah koordinasi sekretaris OPD selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Jangan berikan akses admin secara bebas. Tanggung jawab ini melekat penuh pada pimpinan perangkat daerah," cetus Bupati.