Demo di Kantor Gubernur Sumut, Berikut Tuntutan Petani dari Dairi dan Karo

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Seratusan petani yang berasal dari Kabupaten/Kota Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/9/2025).

Diantaranya petani asal Kabupaten Karo yang menngeluhkan soal lahan mereka untuk menanam buah diambil oleh pihak swasta.

Untuk menyampaikan aspirasinya mereka sempat melakukan tarian duka dari adat Karo. Tarian itu, menggambarkan rasa duka sejak tahhun 2011 tak ada solusi dari pemerintah untuk permasalahan lahan yang diambil pihak swasta.

Tarian duka itu dilakukan sebelasan para petani perempuan asal Desa Bingkawan, Sibolangit Kabupaten Karo dengan cukup menyayat hati. Beberapa diantara dari mereka juga ada yang menangis saat menarikan itu.

Saat diwawancara Helma br Ginting meengatakan, tarian duka tersebut dilakukan sebab tidak ada perhatian dari pemerintah kepaada mereka.

"Artinya ini tarian duka. Dimana kami ini bahasa apanya anak pak gubernur. Seharusnya mendapat perhatian dari mereka, karena lahan kami untuk menanam buah diambil oleh pihak swasta," jelasnya.

Helma menjelaskan, para petani buah di Karo sedang susah. Karena tanah milik mereka diammbil oleh pihak swasta

"Kami sedang kesusahan, jika lahan kami untuk menanam buah diambil oleh pihak Nirvana (perusahaan) bagaimana dengan ekonomi kami. Untuk itu, kami berharap itu segera dihentikan.

Sementara itu Petani Asal Kabupaten Dairi Absari, memprotes terkait harga pupuk yang melambung tinggi.

“Harga pupuk mahal sekali, HET nya pun enggak jelas ke petani, harganya enggak sinkron. Sekarang dijual Rp 160 ribu per karung, kalau harga dari pemerintah itu kan sebenarnya dijual Rp 120 ribu per karung,”jelasnnya.

Absari menjelaskan, saat ini biaya produksi yang melambung tinggi membuat para petani tertekan. Terlebih, pihaknya hanya dapat menjual gabah kering di bawah HET pemerintah.

“Kalau petani ini yang dirasakan meresahkan itu semua harga produksi naik seperti pupuk, racunnya, biaya angkutnya, kalau petani naikkan sedikit sudah pada ribut. Harga gabah kering kita jual Rp 6.200 per kg,” tuturnya.

Disinggung mengenai penyerapan gabah kering oleh Bulog sesuai HPP seharga Rp 6.500 per kg, Absari mengatakan, harus sesuai dengan kualitas padi tersebut.

“Lihat padinya kan, dilihat persentase kadarnya. Kalau enggak sesuai ya rugi enggak bisa dijual. Biasanya itu kadarnya 5,6 persen atau 5,8 persen, paling tinggi itu 6 persen,” jelasnya.

Menurutnya saat ini keuntungan yang mereka dapat cukup sedikit. Untuk itu ia meminta pemerintah fokus dalam permasalahan ini.

“Kalau keuntungan ya tipis sekali lah, harapan kita Pemerintah bijak lah dan kalau bisa tidak boleh lagi beli gabah petani di bahwa Rp 6.500,” lanjutnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan