Berita Medan

GAMKI Medan Desak Maruli Siahaan Minta Maaf ke Tokoh Agama dan Gereja

Konflik masyarakat dengan TPL adalah persoalan tanah dan lingkungan yang bertahun-tahun tidak kunjung tuntas.

Tayang:
Penulis: Husna Fadilla Tarigan | Editor: Ayu Prasandi
IST
GAMKI MEDAN- Ketua GAMKI Medan Boydo Panjaitan (kiri) dan Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan (kanan). GAMKI Medan mendesak Maruli meminta maaf atas pernyataannya terkait aksi Tutup TPL. 

TRIBUN-MEDAN.COM- Pernyataan Politisi Golkar, Maruli Siahaan, yang menyebut 'aksi Tutup TPL ditunggangi' mendapat reaksi keras dari GAMKI.

Ucapan tersebut disampaikan Maruli dalam rapat Komisi XIII DPR RI tanggal 26 November 2025, dan menjadi sorotan saat diposting ulang oleh Ephorus HKBP Victor Tinambunan.

"Saya miris dengan keribuatan ini, sepertinya ada pihak lain yang menunggangi ini (Aksi Tutup TPL)," kata Maruli dalam rekaman yang disiarkan situs resmi DPR RI.

Ketua GAMKI Medan Boydo Panjaitan menyebut jika Maruli sudah melukai perjuangan masyarakat terutama para tokoh agama dan Gereja.

Boydo menuntut permohonan maaf agar suasana kembali kondusif.

"Yang melakukan demo adalah hamba Tuhan. Gereja-gereja. Siapa yang tunggangi Ephorus, Pastur?" ucap Boydo saat diwawancarai wartawan Tribun Medan, 10 Desember 2025.

Boydo menyesalkan sikap Maruli Siahaan terlebih dia berstatus jemaat HKBP.

"Saya sedih Ephorus dijelekan. Sebagai jemaat yang baik seharusnya Pak Maruli komunikasi dulu dengan Ephorus. Pernyataan Pak Maruli sudah membuat citranya tidak baik," tambahnya.

Berebeda dengan Maruli Siahaan, anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menyebut jika TPL dan masyarakat sudah sangat lama berkonflik bahkan saat masih bernama Indorayon.

Mafirion mengkalim memiliki bukti jika operasional TPL turut merusak lingkungan.

"Saya tahun 1992 sudah menulis soal Indorayon," sebutnya, saat itu berstatus wartawan Kompas.

Konflik masyarakat dengan TPL adalah persoalan tanah dan lingkungan yang bertahun-tahun tidak kunjung tuntas.

"Presiden Habibie dan GusDur pernah hentikan operasional (TPL). Kalian gak capek konflik berkepanjangan?" ucap Mafirion.

Mafirion menyarankan TPL mencari solusi agar bisa hidup berdampingan dengan warga daripada izin dicabut karena gejolak kemarahan warga.

Sekadar informasi, Aksi Tutup TPL diikuti 10 ribu orang di depan Kantor Gubernur Sumut pada tanggal 10 November 2025.

Selain tokoh agama dan Gereja, aksi ini juga diikuti berbagai ormas mulai dari GAMKI, GMKI, GMNI, Pemuda Katolik dan lainnya.

(cr26/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved