Gerindra Medan Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tekan Biaya dan Hindari Keterbelahan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gerindra Medan menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Ketua DPC Gerindra Medan Ihwan Ritonga menilai, pemilihan gubernur, bupati, wali kota lewat DPRD baik dilakukan untuk menekan biaya politik dan keterbelahan masyarakat karena perbedaan pilihan.

"Kami rasa wacana ini baik, dan Gerindra Medan setuju mengenai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD," kata Ihwan kepada Tribun Medan, Jumat (9/1/2026).

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebut Ihwan memerlukan biaya politik yang sangat besar.

Misal seperti di Medan, kisaran maju sebagai calon wali kota ditaksir mencapai Rp 70 milliar hingga Rp 200 milliar. Biaya yang sangat besar ini kemudian membuat kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal awal.

"Nah, misal di Medan katakanlah untuk maju sebagai calon itu dengan biaya Rp 70 miliar paling minimal hingga Rp 200 miliar. Ini kan cukup besar. Sehingga hal ini membuat calon terpilih menjadi berpikir yang aneh-aneh, karena harus mengembalikan modal politik yang besar," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut itu.

Menurut Ihwan, biaya politik yang besar mempengaruhi kebijakan yang diambil kepala daerah.

Baca juga: Bobby Nasution ‘Ngekor’ Gerindra soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Belum lagi, pelaksanaan untuk Pilkada yang menggunakan anggaran daerah cukup besar.

Misal pada Pilkada di Sumut jelas Ihwan, pemerintah mengalokasikan Rp 700 milliar. Ini belum dana yang diambil dari daerah daerah untuk pemilihan wali kota dan bupati, yang sebenarnya anggaran bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

"Kemudian untuk dana pelaksanaan Pilkada untuk KPU dan Bawaslu juga besar. Padahal dana ini bisa digunakan pada hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ihwan juga melihat Pilkada langsung membuat keterbelahan di masyarakat karena adanya perbedaan pilihan. Menurutnya, tak jarang pembedaan pandangan politik memunculkan permusuhan antar kelompok masyarakat.

Meski dianggap sebagian orang pemilihan langsung memundurkan demokrasi, Ihwan menyampaikan, hal itu merupakan sudut pandang masing-masing.

Namun Ihwan yakin, pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih baik karena biaya yang kecil dan sistem komando yang lebih baik dalam pembangunan daerah.

"Kalau biaya bisa ditekan, kemudian DPRD yang dipilih oleh rakyat dapat memilih kepala daerahnya ini membuat sistem komando lebih baik untuk pembangunan daerah. Jadi kepala daerah tidak pusing memikirkan mengembalikan biaya saat proses pemilihan berlangsung," ujarnya.