KPK Mulai Cium Bau-bau Korupsi Proyek Whoosh, Tanah Negara Malah Dijual Kembali ke Negara

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium bau-bau adanya dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pasalnya, baru-baru ini KPK menemukan kejanggalan, di mana tanah negara dijual ke negara.

Temuan awal KPK, ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara oleh sejumlah oknum.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan proyek nasional tersebut.

“Diduga ada oknum-oknum yang menjual kembali tanah milik negara ke negara. Padahal, tanah itu seharusnya bisa langsung digunakan untuk kepentingan proyek pemerintah,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Baca juga: Jakarta Lagi Berlakukan Fasilitas Transportasi Gratis, di Medan Penurunan Tarif Parkir Masih Dikaji

Menurut Asep, tanah-tanah tersebut dijual dengan harga tidak wajar, bahkan jauh lebih tinggi dari harga pasar.

“Kalau pembayarannya wajar, tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau ada mark up, apalagi tanahnya tanah negara, uang itu harus dikembalikan,” katanya.

Ia mencontohkan, jika harga wajar lahan Rp10 miliar tapi dibayar Rp100 miliar, maka kelebihan pembayaran itu harus dikembalikan ke kas negara.

Baca juga: Foto Marsinah dan Soeharto Jadi Sorotan, Dulu Heboh Marsinah Diduga Disekap di Markas Militer

“Negara jadi rugi besar,” tegasnya.

KPK juga meminta pihak-pihak yang terlibat untuk mengembalikan keuntungan tidak sah dari proyek tersebut.

Asep menyebut, pihaknya masih menelusuri lokasi pembebasan lahan yang bermasalah di sepanjang jalur proyek, mulai dari Halim hingga Bandung.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyelidikan kasus dugaan mark up proyek Whoosh telah dimulai sejak awal 2025.

Baca juga: Prabowo Pasang Badan Polemik Whoosh, KPK Bidik Dugaan Mark Up Pembebasan Lahan

Meski begitu, KPK belum bisa membeberkan detail perkembangan kasus karena masih berada di tahap penyelidikan.

Dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh juga pernah disinggung oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam video di kanal YouTube-nya (14 Oktober 2025), Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya 17–18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan, dan uangnya ke mana? Ini harus diselidiki,” ujar Mahfud.

Diselidiki Sejak Awal 2025

Sebelumnya, KPK diketahui melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Whoosh.

 “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan pada 27 Oktober 2025.

Kemudian, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat tersebut diselidiki sejak awal tahun 2025.

 “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun,” kata Budi pada 27 Oktober 2025.

Namun, saat itu, dia mengatakan, informasi detail terkait dengan perkembangan perkara tersebut belum bisa disampaikan karena tahap penyelidikan dilakukan secara tertutup.

Budi hanya mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kepada KPK jika memiliki informasi dan data tambahan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut. 

“Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” ujarnya.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel'

Berita viral lainnya di Tribun Medan