MASSA Kirim Ribuan Surat ke KPK Agar Bupati Sudewo Ditetapkan Tersangka, Kantor Pos Buka 11 Loket

TRIBUN-MEDAN.com - Massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu mengirimkan surat ke KPK di Jakarta. 

Mereka mengirimkan surat melalui 11 loket Kantor Pos di Pati, Senin (25/8/2025).

Tujuan mereka mengirimkan surat ke KPK untuk mendesak agar status Bupati Pati Sudewo naik ke penyidikan atas dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). 

Dengan demikian, massa meminta agar Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum mengirimkan surat, ratusan perwakilan warga melakukan aksi jalan kaki sejauh kurang-lebih satu kilometer dari Alun-Alun Pati menuju kantor pos.

Sesampainya di kantor pos, mereka masuk secara bergantian, sesuai kapasitas ruangan, untuk mengirimkan surat secara bergantian dengan biaya mandiri.

Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto menyambut baik masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan layanan pos untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami memang sudah siapkan sebelumnya, biasanya hanya lima loket yang aktif, kali ini ada sembilan loket di depan, ditambah dua loket ekstensi di belakang sebagai cadangan. Total ada 11 loket. Ini demi ketertiban masyarakat dalam berkirim surat,” katanya.

Baca juga: Inter Milan Ngamuk Pekan Pertama Liga Italia 2025-2026, Pesta Gol ke Gawang Torino

Baca juga: Bupati Toba Hadiri Penutupan Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri Rindam I/BB

Menurut dia, semua warga yang datang langsung dilayani. Pelayanan Kantor Pos Pati buka sejak pukul 07.00 hingga 20.00.

“Pengiriman langsung hari ini (ke Jakarta-Red), biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan dengan layanan yang dipilih masyarakat, yakni kilat khusus, adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya Rp 14 ribu,” jelasnya.

Yudi menjamin, aksi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak mengganggu pelayanan reguler.

Sebab, ada dua loket ekstensi di belakang yang khusus melayani keperluan publik di luar peserta aksi.

Jaludro, warga Kecamatan Juwana, mengatakan, bergabung dalam aksi ini atas inisiatif pribadi demi menyuarakan unek-unek rakyat.

Ia mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp 14 ribu untuk mengirim surat ke KPK. 

“Ini demi membela rakyat. Aksi ini dari rakyat untuk rakyat. Saya pakai biaya sendiri Rp 14 ribu. Harapannya Pati damai, dan KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi Pak Sudewo,” ucapnya.

Baca juga: PSSI Dapuk Alexander Zwiers Direktur Teknik Timnas Indonesia, Simak Fungsinya Dalam Federasi

Baca juga: Bupati Toba Hadiri Penutupan Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri Rindam I/BB

Seorang Kecamatan Tayu, Kristiani mengatakan, dia secara suka rela mengirimkan surat tersebut. Dia juga membayar sendiri ongkos kirim surat senilai Rp 14 ribu. "Sumpah bayar sendiri. Saya ikhlas," ujarnya.

Ia berharap surat dengan surat itu KPK bisa segera menindaklanjuti harapan warga Pati, yaitu agar KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan.

"Selain itu kami harapannya Bupati Pati mundur, karena dianggap arogan. Kedua ada indikasi korupsi. Sudah dipanggil KPK tidak mau datang dengan alasan ada kegiatan. Kami memang sudah tidak suka dipimpin Sudewo," kata Kristiani.

Koordinator Aksi, Mulyati memperkirakan ada 2.500 surat yang dikirim warga ke KPK pada Senin (25/8). Namun, banyak di antara peserta aksi yang tidak bisa hadir secara langsung, sehingga menitipkan suratnya ke temannya yang hadir.

“Alhamdulillah aksi ini sukses luar biasa. Yang ikut jalan kaki sekitar 500 orang, yang kirim surat 2.500 orang. Tapi kami bagi di 21 kecamatan, tidak semua menumpuk di Pati. Tersebar di kantor-kantor pos di kecamatan. Sudah dimulai sejak kemarin, dan masih akan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus,” tuturnya.

Mulyati menyatakan, inti surat yang dikirimkan adalah agar KPK segera menangkap Sudewo berkait dengan kasus korupsi yang melibatkannya.

“Alhamdulillah warga semua pakai biaya sendiri. Kami harap dengan surat ini keinginan masyarakat dituruti oleh KPK, sehingga tidak perlu aksi-aksi selanjutnya,” tukasnya.

Meski demikian, ia berujar, Masyarakat Pati Bersatu tetap akan berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa langsung di Gedung KPK pada 2-3 September 2025.

Untuk menyukseskan misi itu, pihaknya telah membuka posko donasi sejak 19 Agustus lalu. Per 24 Agustus, total donasi telah mencapai Rp 148,6 juta. “Rencananya ada 1.000 orang yang akan berangkat. Total 20 bus,” terangnya. 

Sejak pagi

Adapun, aksi ratusan warga Pati mengirimkan surat secara bersama-sama ke Kantor Pos yang ditujukan ke KPK  di Jakarta dimulai sejak pagi sekitar pukul 08.00, di mana massa mulai berdatangan ke Posko Masyarakat Pati Bersatu, di Alun-alun. 

Koordinator Masyarakat Pati Bersatu sudah menyiapkan formulir untuk diisi peserta, guna memudahkan masyarakat yang tergerak untuk mengirim surat ke KPK tetapi bingung dengan susunan redaksi suratnya.

"Kami hanya memudahkan saja, maka kami sediakan formulir suratnya, tapi masing-masing warga harus menuliskan namanya sendiri di setiap surat. Itu sebagai bentuk bahwa ini asli dari warga Pati, bukan surat yang kami buat mengatasnamakan warga Pati," kata koordinator aksi, Teguh Istiyanto, di posko.

Dia menambahkan, hal serupa sebelumnya sudah dilakukan sejumlah warga di Kecamatan Tayu, Kecamatan Kayen Cluwak, Sukolilo, dan Winong.

"Karena kami ingin murni ini aspirasi warga, makanya kami imbau warga untuk kirim surat secara pribadi, meskipun kirimnya bareng. Kami tunjukkan itu aspirasi murni dari warga, bukan kami bikin surat atas nama warga. Makanya warga kirim sendiri dan biaya sendiri," jelasnya.

Setelah aksi penulisan surat, ratusan warga jalan kaki menuju Kantor Pos Pati sekitar pukul 10.50. Mereka menempuh perjalanan sekitar 1,1 kilometer dari Alun-alun Simpang Lima Pati. 

Dalam perjalanannya menuju Kantor Pos Pati, barisan paling depan merupakan truk komando. Di atas truk terdapat sejumlah orator. Mereka memekikkan seruan bahwa Bupati Pati Sudewo arogan. Selain itu, orator mereka juga memekikkan agar Sudewo segera ditangkap.

Di sela orasi, sound system yang ada di atas truk memutar sejumlah lagu. Lagu tersebut diputar begitu keras. Di antara lagu yang diputar yaitu lagu Iwan Fals, seperti Bongkar, Wakil Rakyat, dan Tikus Kantor. Selain itu, ada juga lagu berjudul Pembebasan yang sesekali diputar sepanjang massa berjalan menuju Kantor Pos.

Sejumlah polisi turut mengawal aksi kirim surat serentak itu. Beberapa aparat kepolisian yang bertugas tampak mengenakan helm. Sesekali mereka juga turut mengatur jalannya lalu lintas.

Donasi

Adapun, donasi yang dikumpulkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai biaya aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, telah mencapai Rp 148,62 juta hingga Minggu (24/8). 

Donasi yang terkumpul dari posko di Alun-alun itu diberikan warga via transfer ke nomor rekening atas nama Teguh Istiyanto yang merupakan koordinator aksi, serta donasi langsung dengan memasukkan uang pada kotak kaca yang disediakan dengan bertulis 'Penggalangan Dinasi Rp 5.000 Rupiah dari Masyarakat Pati Bersatu untuk Aksi Demo di Gedung KPK RI Jakarta'.

Teguh berterima kasih kepada warga yang sudah menaruh kepercayaan kepada pihaknya. Pasalnya, perjuangan yang selama ini pihaknya lakukan mendapat dukungan secara nyata dari warga melalui donasi yang berlangsung secara suka rela.

"Mohon diingat, kami tidak meminta, kalau meminta kami yang datang. Tetapi kami cuma memohon bantuan, kami sediakan tempat bagi orang yang mau membantu karena kesadaran diri, makanya kami menolak mendatangi rumah-rumah karena ingin membuktikan bahwa kami didukung oleh warga dan warga yang donasi murni dari hati," paparnya.

Rencananya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan aksi pada 2-3 September di depan Gedung KPK Jakarta, dengan rencana awal berangkat pada 31 Agustus. 

"Tanggal  1 September istirahat, tanggal 2 September aksi di KPK, dan tanggal 3 sowan Presiden Prabowo. Kami hitung ternyata semula 4 hari sejak berangkat, ternyata membengkak. Rencana berangkat jadinya tanggal 1 September 2025," tuturnya.

Untuk keberangkatan ke Jakarta, Tegus menyatakan, akan menyesuaikan dana yang terkunpul dari donasi. Sebab, pihaknya tidak memiliki dana selain donasi uang dari kesadaran warga. "Untuk donasi ada laporan pertanggungjawaban. Kami juga merekap setiap hari kami laporkan," tandasnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jateng.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan