Demo 'Bubarkan DPR': Massanya yang Bubar dari Gedung DPR

TRIBUN-MEDAN.COM - Aksi unjuk rasa yang dilatarbelakangi "kemewahan" anggota DPR RI seperti tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, terus meluas ke berbagai daerah.

Setelah demonstrasi besar di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (25/8/2025), gelombang protes kini menjalar ke Sumatra Utara.

Kota Medan pun bergejolak, Selasa (26/8/2025), ketika ratusan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU) turun ke jalan menuntut pembubaran DPR RI.

Di tengah terik matahari, semangat mahasiswa tak kendur.

Mereka berorasi lantang di atas mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara, menyuarakan keresahan rakyat.

"Bapak polisi jangan halangi kami dengan anggota DPRD wakil rakyat. Biarkan kami menemui mereka," teriak seorang orator.

Aksi unjuk rasa ini memanas ketika seorang mahasiswa ditahan oleh aparat keamanan.

Massa merespons dengan melempar batu dan kembang api ke arah polisi.

Dua mobil water cannon dikerahkan, menyemprotkan air ke arah demonstran yang berlarian ke Jalan Imam Bonjol, Kejaksaan, dan Perdana.

Satu pintu gerbang DPRD Sumut roboh akibat kericuhan.

Informasi beredar bahwa seorang mahasiswa kritis dan telah dievakuasi menggunakan ambulans.

"Satu orang kritis, dibawa ambulans," kata seorang mahasiswa.

Simbol-simbol perlawanan pun bermunculan. 

Massa membakar ban dan melemparkan bangkai tikus ke dalam gedung DPRD Sumut, menyimbolkan tindakan koruptif para anggota DPR.

Tuntutan agar DPR dibubarkan sebelumnya sempat direspons oleh anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni, yang menyebut pihak penuntut sebagai "orang tolol sedunia".

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mencoba meluruskan informasi terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.

Menurutnya, tunjangan itu hanya berlaku dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebagai pengganti rumah dinas yang telah dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029," ujar Dasco.

Namun, penjelasan itu tak meredam amarah publik.

Besarnya tunjangan membuat pendapatan anggota Dewan meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulan, memicu kritik di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai pengganti rumah dinas bagi anggota DPR yang berasal dari daerah.

"Rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, maka penggantinya itu per bulan Rp 50 juta. DPR cuma menerima saja," jelas Misbakhun.

Secara matematis, Rp 29 miliar anggaran negara dikeluarkan untuk tunjangan rumah anggota DPR setiap bulan, dengan total anggota DPR sebanyak 580 orang.

Baca juga: DAFTAR Nama 141 Tokoh Menerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Prabowo: Ada Puan Maharani. .

Demonstrasi di Jakarta

Sebelumnya di Jakarta, demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI sempat memanas pada Senin (25/8/2025) siang. 

Sekitar pukul 12.40 WIB, massa mulai bergerak ke arah Slipi dan Semanggi, melempar barang ke arah petugas. Polisi merespons dengan semprotan water cannon dan gas air mata.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, memberikan komando dari atas mobil pengurai massa. "Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif," ujarnya.

Sebanyak 15 orang ditangkap, terdiri dari pelajar dan individu yang diduga kelompok anarko. Polisi menyebut penangkapan dilakukan untuk mencegah tindakan anarkis lebih lanjut.

Tuntutan demonstran mencakup pembubaran DPR, penolakan komersialisasi pendidikan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian praktik politik dinasti.

"Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali," teriak seorang demonstran. Di antara kerumunan, tampak pelajar, buruh, pengemudi ojek daring, dan mahasiswa dari berbagai penjuru Jakarta.

Ketua DPR Puan Maharani merespons dengan imbauan agar aspirasi disampaikan secara hormat. "Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR," ujarnya.

Namun, bagi massa yang turun ke jalan, suara mereka bukan sekadar masukan, melainkan jeritan hati yang menuntut perubahan nyata.

Namun, di tengah aksi unjuk rasa ini, di Istana Negara, justru membagi-bagikan penghargaan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi 141 orang.

Baca juga: KETIKA Mantan Koruptor Dapat Tanda Jasa dan Kehormatan, Eks Tersangka Menjadi Staf Khusus Presiden

Rangkaian Demonstrasi "Bubarkan DPR" di Indonesia

Senin, 25 Agustus 2025: Jakarta:

- Aksi unjuk rasa dimulai di Kompleks Parlemen Jakarta, dipicu oleh kemewahan anggota DPR RI seperti tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. 

- Sekitar pukul 10.00 WIB, polisi menangkap 15 orang di pintu gerbang depan DPR, terdiri dari pelajar dan individu yang diduga kelompok anarko.

- Ketegangan meningkat pukul 12.40 WIB saat massa bergerak ke arah Slipi dan Semanggi. Polisi menyemprotkan water cannon dan gas air mata untuk menghalau demonstran. Massa dipukul mundur ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

- Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, memerintahkan pembubaran massa karena situasi tidak kondusif. Hingga pukul 18.00 WIB, demonstrasi berakhir dengan penangkapan dan pemblokiran Tol Dalam Kota.

- Tuntutan massa meliputi pembubaran DPR, penolakan komersialisasi pendidikan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian politik dinasti.

Selasa, 26 Agustus 2025: Medan:

- Aksi meluas ke Sumatra Utara. Ratusan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU) turun ke jalan menuntut pembubaran DPR RI. 

- Demonstrasi memanas setelah seorang mahasiswa ditahan, memicu lemparan batu dan kembang api ke arah polisi.

- Polisi merespons dengan water cannon, membuat massa berlarian dari Jalan Imam Bonjol ke Jalan Kejaksaan dan Perdana. Satu pintu gerbang DPRD Sumut roboh akibat kericuhan.

- Satu mahasiswa dikabarkan kritis dan dievakuasi dengan ambulans. Massa berorasi di atas mobil pikup, mendesak bertemu anggota DPRD Sumut.

- Massa membakar ban dan melempar bangkai tikus ke dalam gedung DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan kemewahan anggota DPR.

Rabu, 27 Agustus 2025: Medan:

- Aksi unjuk rasa informasinya akan dilanjutkan pada Rabu (27/8/2025). Bahkan massa akan lebih banyak dari sejumlah organisasi pemuda dan kemahasiswaan. 

Respons Pemerintah:

- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan hanya berlaku dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebagai pengganti rumah dinas.

- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut tunjangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan alasan kebutuhan tempat tinggal bagi anggota DPR yang berasal dari daerah.

- Kementerian Keuangan enggan memberikan penjelasan rinci dan meminta agar pertanyaan dialamatkan ke DPR.

- Besarnya tunjangan memicu kritik publik karena dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.

- Demonstrasi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketimpangan sosial dan tuntutan perubahan nyata dalam sistem politik Indonesia.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan