Berita Viral

PROGRAM MBG Kini Bisa Dinikmati Guru dan Tenaga Pendidik, Para Kader Posyandu Dapat Dana Operasional

Para guru dan kader Posyandu bakal turut merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. 

Tribun Medan/ IST
Bhabinkamtibmas Kelurahan Kota Baringin, Aiptu Hadi Hamonangan Sitanggang, melaksanakan kegiatan monitoring Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di SDN 084087, Jalan Tuanku Dorong Hutagalung, Lingkungan 3, Kelurahan Kota Baringin, Kota Sibolga. 

TRIBUN-MEDAN.com - Para guru dan kader Posyandu bakal turut merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. 

Program MBG ini bakal meluas menyentuh pada guru dan kader Posyandu. Sebelumnya, pihak yang merasakan MBG yakni siswa, balita, dan ibu hamil. 

Perluasan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi di kalangan yang lebih luas.

Lebih lanjut, perluasan penerima manfaat MBG bagi guru dan relawan posyandu ini seiring dengan peningkatan anggaran BGN pada tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun, angka ini tiga kali lebih besar dari sebelumnya, yakni Rp71 triliun.

Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra, menjelaskan bahwa perluasan penerima manfaat ini mempertimbangkan faktor sosial.

Meskipun belum ada waktu pasti, guru dan tenaga pendidik nantinya akan menjadi bagian dari program MBG.

"Iya, nantinya penerima manfaat akan diperluas dan menyasar guru serta tenaga pendidik sesuai dengan arahan Presiden," ujar Redy di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: PENGUKUHAN Forum Anak Pakpak Bharat: Menjaga dan Memenuhi Kesejahteraan Melalui Program-Kebijakan

Baca juga: Ciptakan Situasi Aman, Srikandi Polwan Polres Pematangsiantar Patroli Dialogis dan Bagikan Sembako

Sementara itu, untuk kader posyandu, skema yang diberikan sedikit berbeda.

Mereka akan menerima biaya operasional sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membantu pendistribusian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Kalau kader posyandu karena membantu pendistribusian MBG ke bumil, busui, dan balita, kader posyandu mendapatkan biaya operasional," jelas Redy.

Perluasan program ini sejalan dengan peningkatan anggaran BGN di tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun, tiga kali lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp71 triliun.

Program MBG sendiri telah diluncurkan pada Januari 2025 dengan tujuan utama meningkatkan status gizi masyarakat dan edukasi gizi.

Viral Orangtua Murid Tandatangan Kelemahan MBG 

Sebuah surat berisikan persetujuan wali murid terkait kondisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. 

Surat itu berisikan kelemahan dari program MBG yang harus diterima oleh wali murid. 

Pada foto yang tersebar, surat itu ditujukan ke wali murid di MtSN 2 Brebes Jawa Tengah. 

Dalam surat itu, orang tua murid diminta menyetujui enam risiko yang bisa timbul dari program MBG.

Risiko tersebut antara lain:

1. Gangguan pencernaan, misalnya sakit perut, diare, atau mual.

2. Reaksi alergi terhadap bahan makanan tertentu yang mungkin tidak teridentifikasi sebelumnya.

3. Kontaminasi ringan terhadap makanan akibat faktor lingkungan atau distribusi.

4. Ketidakcocokan makanan dengan kondisi kesehatan pribadi anak.

5. Keracunan makanan yang disebabkan faktor di luar kendali sekolah atau panitia, seperti proses pengiriman atau kelalaian pihak ketiga.

6. Denda Rp80.000 bila tempat makan yang disediakan rusak atau hilang.

Selain mencantumkan risiko, pada bagian bawah surat terdapat dua pilihan:

1. Menerima Makan Bergizi Gratis, atau

2. Menolak Makan Bergizi Gratis.

Surat itu juga menyediakan ruang tanda tangan bermaterai Rp10.000.

Edaran ini langsung mengundang komentar publik.

Salah satu akun X menulis, "Dan ternyata gak hanya di Brebes. Di Kabupaten Tanah Datar Sumbar dan di Cirebon juga," kata @murtadhaone1.

@rab***: Kop surat kantor kementrian agama tapi konsep ny maksa kek komunis

@sot****: anak2 disuruh tanggung resiko akibat program MBG @prabowo? 

Baca juga: DPRD Siantar Bingung, Retribusi Sampah Baru Terkumpul Rp 1,7 Miliar, Padahal Target Rp 5,7 Miliar

Baca juga: TERUNGKAP Peran Detail dan Aliran Uang di Balik Pembunuhan Kacab Bank BUMN Ilham Pradipta

Hingga kini, pihak Kementerian Agama maupun sekolah terkait belum memberi klarifikasi resmi soal surat pernyataan tersebut.

Namun, beredarnya surat MBG yang meminta orang tua menanggung risiko kesehatan anak memicu pro dan kontra di masyarakat.

Video Program Pemerintah Diputar di Bioskop

Sebelumnya viral sebuah video pendek yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

Video tersebut diputar sebelum pemutaran film di sejumlah bioskop.

Isinya menampilkan program-program pemerintah yang sedang berjalan.

Potongan video itu kemudian viral di media sosial Instagram dan TikTok.

Dalam video yang beredar, Presiden Prabowo terlihat menyampaikan perkembangan beberapa program pemerintah.

Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.

Video itu juga menampilkan momen ketika Presiden blusukan, menjumpai warga, hingga berinteraksi dengan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Tampak pula cuplikan pencapaian pemerintah dalam sektor pangan.

Disebutkan total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai 21.760.000 ton.

Selain itu, ekspor jagung perdana di tahun 2025 juga ditampilkan dengan angka 1.200 ton.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut dijelaskan dalam video itu.

Disebutkan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau sekitar 20.000.000 penerima manfaat.

Lalu, ada juga informasi mengenai 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diluncurkan, serta pembukaan 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Potongan-potongan capaian tersebut dikemas dalam bentuk tayangan singkat berdurasi beberapa menit.

Penayangan video ini di bioskop lantas menuai reaksi beragam dari masyarakat.

Sebagian mengaku terkejut melihat adanya video Presiden sebelum film dimulai, sementara sebagian lainnya membagikan ulang potongan tayangan tersebut di media sosial.

Menanggapi hal ini, pihak Istana angkat bicara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai penayangan video Presiden di bioskop adalah hal yang wajar.

Ia menegaskan selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja.

"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," ujar Prasetyo, dikutip dari Kompas.com, Minggu (14/9/2025).

Hingga kini, video penayangan program pemerintah sebelum film dimulai masih ramai diperbincangkan.

Kontennya terus menyebar di berbagai platform media sosial, terutama Instagram dan TikTok.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jabar

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved