Rekam Jejak Said Abdullah, Tak Berani Ditantang Menkeu Purbaya Soal Subsidi Minyak Goreng

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa Said Abdullah? Anggota DPR ditantang Menteri Keuangan Purbaya soal subsidi minyak goreng.

Anggota DPR RI Said Abdullah jadi perbincangan usai disebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak berani menerima tantangan.

Said Abdullah adalah politisi PDI Perjuangan (PDIP).

Purbaya menyebut Said Abdullah tidak berani saat ditantang terkait subsidi minyak goreng ke masyarakat.

Ujaran itu bermula manakala Said menyoroti gaya koboi Purbaya.

Said menyinggung gaya koboi Purbaya dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, pada Selasa (23/9/2025).

Ia meyakini gaya koboi Purbaya akan mampu melonggarkan kebijakan uang ketat. 

Koboi merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang ceplas-ceplos, keras, atau bertindak sembarangan. 

Di politik istilah 'gaya koboi" dimaksudkan sebagai gaya komunikasi atau tindakan seorang politisi yang spontan, blak-blakan, dan berani, tetapi berisiko menimbulkan kontroversi.

Mulanya Said Abdullah mengatakan Banggar DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi dalam jangka menengah.

Said menyinggung gaya koboi Purbaya dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, pada Selasa (23/9/2025).

Ia meyakini gaya koboi Purbaya akan mampu melonggarkan kebijakan uang ketat. 

Koboi merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang ceplas-ceplos, keras, atau bertindak sembarangan. 

Di politik istilah 'gaya koboi" dimaksudkan sebagai gaya komunikasi atau tindakan seorang politisi yang spontan, blak-blakan, dan berani, tetapi berisiko menimbulkan kontroversi.

Mulanya Said Abdullah mengatakan Banggar DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi dalam jangka menengah.

Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7–8 persen, dengan capaian 5,4 persen tahun ini dianggap sebagai fondasi penting.

Banggar DPR juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah agar tidak menimbulkan gejolak pada sektor riil maupun moneter.

Said menyebut stabilitas keduanya akan menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan goncangan pada sisi moneter serta memicu letupan krisis lainnya,” ucap politisi PDIP ini.

Untuk mewujudkan hal itu, ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan. 

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus selalu seirama mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan sekaligus konsolidatif,” katanya.

Meski begitu, Said mengakui mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan tidaklah mudah. 

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan likuiditas perbankan tetap tersalurkan ke sektor riil.

“Banggar DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan. Sebab pada saat yang sama kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil,” ucapnya.

Terkait suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2026, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati berada di level moderat 6,9 persen. Said menegaskan angka ini dipahami sebagai batas atas.

“Suku bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat di level 6,9. Persentase ini kita maknai secara psikologis sebagai batas atas,” ujarnya.

Kendati demikian, Said optimistis angka tersebut masih bisa diturunkan. 

Dia menyebut gaya kepemimpinan Menteri Keuangan yang dinilainya berani ala koboi menjadi modal untuk melonggarkan kebijakan moneter.

“Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat. Terbukti dalam sebulan ini, kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun 2026 bisa lebih rendah sehingga biaya dana yang akan ditanggung oleh APBN akan semakin rendah,” pungkas Said.

Purbaya Sebut Said Tak Berani Ditantang

Purbaya lantas balik membalas Said ASbdullah saat menyampaikan APBN 2026 di Sidang Paripurna DPR RI, pada Selasa (23/9/2025).

Purbaya menyebut Said Abdullah tidak berani saat ditantang terkait subsidi minyak goreng ke masyarakat.

Dikatakan Purbaya, pemerintah siap menyalurkan bantuan pangan tambahan berupa minyak goreng 4 liter untuk dua bulan di Oktober dan November 2025

Menurut Purbaya, pemerintah sebenarnya mampu menyalurkan minyak goreng 5 liter per bulan untuk mendukung stimulus ekonomi.

Sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah menambah bantuan pangan tidak hanya beras 10 kilogram per bulan, tapi juga ditambah minyak goreng 2 liter per bulan.

 "Tadinya pemerintah membutuhkan 2 bulan 10 kg (beras) masing-masing sebulan. Terus satu liter minyak goreng, itu tadinya. Terus Pak Said minta dua liter, saya challenge, 'yasudah kenapa 2  liter? Lima liter saja sekalian," kata Purbaya saat Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ternyata, Said Abdullah tidak berani menerima tantangan Purbaya. 

"Yang gak berani pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya, pak Said gak berani, minta 2 aja. Ya udah saya kasih dua aja," seloroh Purbaya disambut meriah anggota dewan. 

Menurut Purbaya, tidak masalah jika jatah subsidi minyak goreng dinaikkan, karena dia akan terus menyisir anggaran yang ada. 

"Kita siap pak, kita akan sisir. Saya lihat banyak anggaran tak terserap, daripada  nongkrong di BI atau rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi," kata Purbaya.  

"Bapak gak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit pak Said, Dia lima gak berani, minta turun ke 2," seloroh Purbaya lagi.  

"Aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke," ucapnya dengan gaya koboi.  

Terlepas dari itu, Purbaya berterimakasih dengan Banggar DPR atas dukungan dan kontrolnya. 

"Pak Said hati hati sekali, saya terimakasih dukungannya, sehingga saya gak terlalu koboi banget pak. Kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik," tukasnya. 

Rekam Jejak Said Abdullah 

Said Abdullah lahir di Sumenep, Jawa Timur, pada 22 Oktober 1962. Ia merupakan salah satu politisi senior di lingkungan PDI Perjuangan yang telah lama berkiprah di dunia politik nasional.

Pendidikan tingginya ia tempuh di Universitas Imam Saud, Arab Saudi, yang menjadi pijakan awal dalam membangun pandangan dan komitmen sosial-politiknya.

Karier politik Said Abdullah di DPR RI sudah berlangsung cukup panjang dan konsisten.

Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019–2024. 

Namun jauh sebelum itu, Said sudah beberapa kali dipercaya menjadi wakil rakyat. 

Ia menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI periode 2004–2009, kemudian terpilih kembali untuk periode 2009–2014, dan dilanjutkan pada periode 2014–2019.

Dengan demikian, Said telah duduk di parlemen selama empat periode berturut-turut, memperlihatkan konsistensi dan kepercayaan publik terhadap dirinya.

Selain aktif di parlemen, kiprah politiknya juga sempat mewarnai kontestasi pemilihan kepala daerah.

 tahun 2013, Said Abdullah maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, menunjukkan ambisinya untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah.

Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Said memiliki latar belakang profesional di sektor swasta.

Pada rentang tahun 1996–2004, ia bekerja sebagai Senior Marketing Manager di PT Bangun Arta, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penanganan batubara. 

Sebelumnya, ia juga memiliki pengalaman di industri ekspor-impor perikanan.

Ia menjabat sebagai Manager Operasional di PT Sinar Agung Pratama pada periode 1992–1996, dan di posisi yang sama pada PT Sapta Forta dari 1990 hingga 1992.

Di luar jabatan formal, Said Abdullah juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik.

Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, sebuah posisi strategis yang menunjukkan kepercayaan partai terhadap kapasitas dan integritasnya dalam isu-isu ekonomi nasional.

Sebelumnya, ia juga pernah mengemban berbagai peran penting dalam struktur partai maupun organisasi masyarakat, antara lain:

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Kemaritiman (2014–2019),
Bendahara DPP Banteng Muda Indonesia (2007–2012),
Ketua Bidang Dakwah Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (2007–2012),
Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (2005–2010),
Balitbang DPC PDI Kabupaten Sumenep (2001–2005),
Wakil Ketua DPC PDI Kabupaten Sumenep (1988–1992),
Anggota MPP PDI (1988–1992),
Ketua Majelis Muslimin Indonesia Kabupaten Sumenep (1984–1987),
Ketua DPC Pemuda Demokrat Kabupaten Sumenep (1984–1988),
Sekretaris DPC PDI Kabupaten Sumenep (1983–1988), dan
Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep (1982–1985).

Dengan rekam jejak panjang di dunia politik, organisasi, dan sektor swasta, Said Abdullah dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman luas, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan.

Ia juga kerap tampil sebagai figur yang vokal dalam berbagai isu strategis, baik di parlemen maupun di ruang publik.

Komitmennya terhadap kepentingan rakyat dan partai menjadi salah satu ciri khas yang terus melekat dalam perjalanan kariernya.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan