Usai Dukung Gibran 2 Periode, Jokowi Datang Temui Prabowo, Pengamat: Sudah Beda Level

TRIBUN-MEDAN.com - Usai blak-blakan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jokowi datang menemui Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Kertanegara itu dilakukan secara tertutup, Sabtu (4/10/2025).

Atas pertemuan ini, agaknya muncul ragam reaksi masyarakat, termasuk dugaan membahas soal Gibran 2 Periode--seperti yang diucapkan Jokowi. 

Pengamat politik sekaligus Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo tidak baik untuk demokrasi.

Penilaian Yunarto ini terkait topik yang dibicarakan antara Prabowo dan Jokowi yang diduga olehnya tidak jauh dari kondisi politik saat ini.

Lebih detail, dia menganggap pertemuan ini sebagai wujud laporan dari Jokowi terkait kepengurusan baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di mana ada beberapa elite dari Partai NasDem bergabung ke partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep tersebut.

Adapun dua orang yang berpindah dari NasDem ke PSI yakni Ahmad Ali dan Bestari Barus. 

“Kalau mau ditarik lebih detail lagi, ada peristiwa yang mirip-mirip nih yang mendahului pertemuan Jokowi dengan Prabowo, pada saat pertemuan Juli lalu, itu bersamaan dengan kongres PSI,” kata Yunarto dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Minggu (5/10/2025).

“Kalau kita lihat peristiwa sekarang itu juga terjadi berapa hari setelah pelantikan pengurus PSI dan kita tidak tahu ada beberapa pengurus partai lain yang juga diambil, ikut PSI, ada Ahmad Ali, ada Bestari Barus dan orang tetap mengkaitkan PSI ini kan partai Jokowi.” sambungnya.

Selain itu, Yunarto menduga pertemuan tersebut juga menjadi upaya Jokowi untuk memperlihatkan masih memiliki pengaruh secara politik di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo.

Namun, dia mengkritik pertemuan ini karena dinilai membahayakan demokrasi di Indonesia.

Kritikan itu atas dugaannya di mana pertemuan Prabowo dan Jokowi hanya membicarakan hal bersifat politis semata alih-alih terkait masalah bangsa.

"Tapi apakah ini baik untuk demokrasi? Menurut saya nggak juga. Saya berharap sebetulnya pertemuan presiden dan mantan presiden levelnya beda."

"Harusnya berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan soal politik praktis," tuturnya.

Kendati demikian, Yunarto menduga ketika ditanya ke Prabowo ataupun Jokowi terkait isi pertemuan di Kertanegara, maka jawaban yang terlontar hanyalah jawaban normatif.