REAKSI Menkeu Purbaya Usai Dedi Mulyadi Minta Donasi Rp1.000 Per Hari dari Warga Jabar: Terserah

TRIBUN-MEDAN.COM - Beginilah reaksi Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa usai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi minta donasi Rp1.000 per hari dari warga Jawa Barat.

Usai Dedi Mulyadi minta donasi Rp1.000 per hari dari warga Jabar, Menkeu Purbaya pun buka suara.

Menkeu Purbaya bereaksi setelah Gubernur Jawa Barat itu membuat kebijakan yang

“Itu terserah kepada pemdanya dan terserah kepada warganya,” ujar Purbaya usai bertemu Gubernur Jakarta dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun Purbaya memastikan tidak ada kewajiban dari pemerintah pusat (pempus) kepada daerah untuk memberikan donasi.

Sekalipun kata Purbaya ada pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Jadi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban donasi itu. Jadi, silakan saja kalau mau,” kata Purbaya.

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan yang menghebohkan.

Baru-baru ini mantan suami Anne Ratna Mustika tersebut mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Baca juga: Pengantin Wanita Meninggal karena Serangan Jantung, Sang Adik Gantikan Posisi Kakaknya di Pernikahan

Dalam kebijakan baru Gubernur Jawa Barat itu, warga Jawa Barat diimbau untuk donasi Rp 1.000 per hari.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat umum di Jawa Barat berdonasi sebesar Rp1.000 per hari.

Uang donasi dari warga ini rencanya akan dipakai untuk memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran serta akses.

Terkait kebijakan Dedi Mulyadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa buka suara.

Purbaya mengatakan bahwa keputusan untuk meminta donasi atau tidak ke warga diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah (pemda) dan warga daerah yang bersangkutan.