Hasto Kristiyanto: PDIP Menolak Keras Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

TRIBUN-MEDAN.COM - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya menolak keras rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.

Sikap ini sejalan dengan suara masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang menyoroti pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan.

Hasto menyatakan, "Gelar pahlawan nasional harus diberikan kepada sosok yang memperjuangkan nilai kemanusiaan, bukan yang membungkam rakyatnya sendiri."

Pernyataan ini disampaikan usai mendampingi Megawati Soekarnoputri berziarah di Makam Presiden Soekarno, Blitar.

“Kami mendengarkan masukan dari kalangan civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum ada penyelesaiannya,” ujar Hasto. 

Hasto juga mengacu pada upaya yang dilakukan Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM untuk memfasilitasi rekonsiliasi nasional terkait pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Namun, upaya tersebut dinyatakan tidak membuahkan hasil. “Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” imbuh Hasto. 

Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa gelar pahlawan nasional seharusnya diberikan kepada figur yang memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan kepada sosok yang justru mengkhianati nilai-nilai tersebut.

“Apalagi kemudian (figur itu) punya catatan dalam upaya untuk membungkam rakyatnya sendiri yang seharusnya dilindunginya,” kata Hasto. 

Hasto menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional seharusnya disematkan kepada sosok ideal yang bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kemudian melihat masa depan bahwa sosok pahlawan betul-betul menjadi contoh perjuangan anak bangsa di masa datang,” tuturnya. 

Megawati juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan gelar pahlawan, menegaskan bahwa Bung Karno adalah pahlawan sejati yang pernah diisolasi saat Soeharto berkuasa. 

“Kalau Bung Karno benar pahlawan. Saya berani bertanggung jawab. Dia diisolasi saja,” tegas Megawati merujuk pada masa di mana Presiden Soekarno menjalani “tahanan rumah” setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) mengusulkan 40 nama tokoh untuk gelar pahlawan nasional, termasuk Soeharto dan Gus Dur, namun PDIP menolak keras usulan tersebut.

Sikap PDIP ini menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan keadilan dalam pemberian gelar pahlawan nasional, agar tidak mengabaikan sejarah kelam dan nilai-nilai kemanusiaan.