MEMANAS Bakhtiar Sibarani vs Masinton Pasaribu: Kontroversi Proyek Kantor Bupati dan Bentrokan Massa

Bakhtiar Sibarani vs Masinton Pasaribu: Kontroversi Proyek Kantor Bupati Tapteng dan Bentrokan Massa

Ringkasan Berita:

• Proyek pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) disebut mangkrak
• Tudingan korupsi memicu bentrokan antara pendukung mantan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani dan massa pendemo
• Bakhtiar Ahmad Sibarani, mantan Bupati Tapteng periode 2017-2022, secara terbuka menantang Bupati Tapteng saat ini, Masinton Pasaribu
• Tantangan untuk menggelar debat terbuka yang disiarkan secara langsung terkait isu korupsi dalam proyek pembangunan kantor tersebut

TRIBUN-MEDAN.COM - Proyek pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) menjadi sorotan setelah muncul tudingan korupsi yang memicu bentrokan antara pendukung mantan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani dan massa pendemo.

Bahkan, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Rahmansyah Sibarani, turut terekam kamera memegang dan melempar batu saat bentrok dua kubu di Jalan Raja Junjungan Lubis, Pandan, Tapteng, Sumut, Jumat (31/10/2025).

Bentrok dua kubu terjadi di depan rumah Bakhtiar Sibarani saat seratusan pendemo diadang, akan menuju kantor DPRD Tapteng.

Bakhtiar Ahmad Sibarani Tantangan Debat Terbuka

Bakhtiar Ahmad Sibarani, mantan Bupati Tapteng periode 2017-2022, secara terbuka menantang Bupati Tapteng saat ini, Masinton Pasaribu, untuk menggelar debat terbuka yang disiarkan secara langsung terkait isu korupsi dalam proyek pembangunan kantor tersebut.

Dalam pernyataan tertulisnya pada 2 November 2025, Bakhtiar menegaskan bahwa tudingan korupsi tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi alat politik untuk mengganggu proses pembangunan.

"Kami mengajak debat secara live Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan siapapun, baik media nasional maupun lokal, untuk membahas pembangunan kantor ini," ujar Bakhtiar.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kantor sudah hampir selesai dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk digunakan.

Proses Audit dan Evaluasi

Bakhtiar menjelaskan bahwa anggaran pembangunan kantor telah melalui evaluasi ketat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan diaudit oleh BPK. 

Ia menegaskan bahwa DPRD bukanlah lembaga auditor, sehingga tudingan korupsi yang diarahkan kepada DPRD tidak relevan.

"Setiap tahun proyek ini diaudit oleh BPK dan BPKP, serta telah melalui proses tender dan penganggaran yang transparan," jelas Bakhtiar.

Bahkan, laporan polisi yang menyelidiki dugaan korupsi tersebut tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum.