MENKEU Purbaya Sidak Pelabuhan Tanjung Perak dan Surati Kepala Daerah untuk Percepat Belanja APBD

Adapun hal itu tertuang dalam surat resmi Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025 yang bersifat segera dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, serta wali kota di Indonesia. 

"Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis PMK tersebut dikutip pada Selasa (11/11/2025).

Dalam surat tersebut, Menkeu Purbaya menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III-2025. 

Meski realisasi dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 644,8 triliun atau 74 persen dari pagu, belanja APBD justru melambat.

Kondisi ini berimbas pada meningkatnya simpanan pemerintah daerah di perbankan.

Ia meminta kepala daerah memastikan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik, serta melakukan pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda).

Dalam PMK itu, Menkeu Purbaya juga meminta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Selain itu juga melakukan monitoring secara berkala, mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025.

Hal itu untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel sebagian telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan