Dulu Digoda Prabowo agar ke PSI, Kader Gerindra Tolak Budi Arie Bergabung, Dasco: Kita Tanya Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com - Nasib Ketua Umum Projo Budi Arie, yang menyatakan ingin masuk ke Partai Gerindra.

Apakah Budi Arie diterima bergabung atau tidak?

Seperti diketahui, rencana bergabungnya Budi Arie ke partai berlambang kepala burung garuda itu, diwarnai penolakan.

Terkait Budi Arie, belum pembahasan internal para petingging partai berlambang kepala burung garuda tersebut.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dirinya akan menanyakan langsung hal tersebut ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Nanti kita tanya sama Pak Prabowo ya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Respons Wali Kota Medan, 2 Pejabat Kepala Dinas Ditahan, Tersangka Korupsi Senilai 1,1 Triliun

Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan, hingga kini penolakan terhadap Budi Arie belum sempat dibahas bersama Prabowo.

"Ini belum sempat dibahas sih. Kita belum ada sempat pembahasan. Karena Pak Prabowonya kan sibuk ke luar negeri kemarin," katanya.

Lebih lanjut, Dasco menilai penolakan terhadap rencana bergabungnya Budi Arie adalah hal yang wajar dalam dunia politik.

"Namanya dinamika di politik, itu soal tidak menerima, atau ada yang menerima itu kan biasa," pungkasnya.

Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra menolak rencana Budi Arie untuk bergabung. Salah satunya DPC Pematangsiantar.

Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, menyebut langkah Budi Arie dipersepsikan publik sebagai strategi untuk tetap dekat dengan lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

DPC Gerindra Pematangsiantar merupakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di wilayah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan partai di tingkat kota.

“Rencana Budi Arie untuk bergabung ke Partai Gerindra dipersepsikan masyarakat sebagai langkah pragmatis guna menjaga peluang dirinya untuk tetap berada pada episentrum kekuasaan Prabowo,” kata Gusmiyadi dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Menurut Gusmiyadi, langkah tersebut bukan semata karena kesamaan visi politik, melainkan lebih pada upaya menjaga posisi.