OTT KPK di Jakarta Utara, Sebanyak 8 Pejabat Pajak Ditangkap, Ini Tanggapan Menkeu Purbaya

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menargetkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta Utara, Pada Sabtu (10/1/2026).

Sebanyak delapan pejabat pajak diamankan dalam operasi tersebut.

KPK juga menyita sejumlah uang tunai dan valuta asing sebagai barang bukti.

Operasi ini dilakukan secara mendadak oleh tim penyidik KPK yang berhasil mengamankan para pejabat pajak yang diduga terlibat dalam praktik suap dan korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa hingga saat ini, delapan orang telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Tim telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti berupa uang tunai dan valuta asing," ujar Budi kepada wartawan.

Para pejabat yang diamankan diduga memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

OTT ini menjadi bukti keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di sektor pajak yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Barang Bukti dan Proses Hukum

Selain mengamankan para pejabat, tim KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam jumlah signifikan serta valuta asing yang diduga terkait dengan praktik suap.

Seluruh pihak yang diamankan langsung menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan.

Pernyataan Resmi dari KPK dan Kemenkeu

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Namun, Fitroh belum mengungkap identitas rinci para pihak yang diamankan.

"Benar, OTT dilakukan terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Jakarta Utara," ujarnya singkat.