Ketua PDIP Sumut Ajak Rakyat Melawan dan Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD: Hak Rakyat Tak Bisa Ditawar

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Di sela perayaan Natal dan doa syukuran awal tahun DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Pangururan, Samosir, Kamis (8/1/2025) Ketua DPD PDIP Sumut Drs Rapidin Simbolon MM menyelipkan pesan politik yang lugas, yakni "kedaulatan rakyat tidak boleh ditukar dengan kenyamanan elite".

Di hadapan kader dan simpatisan, Rapidin menegaskan sikap PDIP yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Bagi PDIP, pemilihan langsung oleh rakyat bukan sekadar mekanisme teknis demokrasi, melainkan amanat konstitusi yang harus dijaga.

“PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Megawati Soekarnoputri selalu berdiri tegak menjaga kedaulatan rakyat. Pemilihan umum bupati, gubernur, presiden hingga legislatif harus dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat, tanpa tawar-menawar,” ujar Rapidin di podium disambut tepuk tangan masyarakat Samosir.

Ia menegaskan, rakyat adalah subjek berdaulat yang tak bisa diwakilkan ketika menentukan pemimpinnya.

Hak memilih adalah hak konstitusional yang melekat pada rakyat dan tak boleh dipreteli atas nama efisiensi atau dalih apa pun.

“Natal mengajarkan kita tentang keberpihakan dan tanggung jawab. Dalam politik, keberpihakan itu berarti memastikan rakyat tetap memegang kendali atas masa depannya sendiri,” kata Rapidin.

Anggota Komisi XIII DPR RI itu juga mengingatkan pemerintah agar konsisten menjaga demokrasi tetap berjalan di rel konstitusi.

Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya akan lahir bila rakyat tidak disingkirkan dari proses pengambilan keputusan paling mendasar.

Rapidin menepis anggapan bahwa mahalnya biaya pemilu bersumber dari pemilihan langsung.

Ia menyebut persoalan sesungguhnya terletak pada praktik politik uang dan dominasi modal.

“Biaya tinggi bukan karena rakyat memilih langsung, tetapi karena ada oknum calon kepala daerah yang menyodorkan uang dan kepentingan untuk membeli suara,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan yang patut didiskualifikasi bukan rakyat, melainkan mereka yang merusak demokrasi dengan uang dan kekuasaan.

“Jangan rakyat yang dihukum dengan dicabut hak pilihnya. Yang harus ditindak tegas adalah pelaku politik uang,” kata mantan Bupati Samosir itu.

Dalam suasana Natal yang digelar sederhana di lapangan terbuka, pesan Rapidin terasa sejalan dengan tema perayaan iman yang diterjemahkan dalam tindakan.

Bagi PDIP Sumatera Utara, menjaga konstitusi dan kedaulatan rakyat adalah bagian dari tanggung jawab moral sebuah kerja politik yang berpihak pada wong cilik, setia pada ideologi, dan teguh merawat demokrasi.(Jun-tribun-medan.com).