Polres Sibolga Hadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan

TRIBUN-MEDAN.com, SIBOLGA — Kasat Intelkam Polres Sibolga menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, pada hari Rabu, 12 November 2025, mulai pukul 09.10 WIB hingga selesai dengan tertib dan lancar.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan instansi terkait.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama, laporan panitia penyelenggara, serta sambutan-sambutan dari sejumlah pejabat tinggi. Setelah itu, dilakukan foto bersama dan penyerahan cendera mata kepada narasumber, dilanjutkan dengan paparan dari berbagai narasumber utama, waktu ishoma, dan diakhiri dengan penutupan acara.

Dalam laporannya, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, BRIGJEN TNI Kartika Adi Putranta, S.E., menegaskan bahwa data kependudukan merupakan unsur penting dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa data kependudukan, baik perseorangan maupun agregat, perlu dikelola secara terintegrasi agar dapat menjadi fondasi sinergi sistem data nasional.

Selanjutnya, MAYJEN TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), selaku Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, menyampaikan pentingnya penguatan data kependudukan dan informasi kewilayahan.

“Informasi geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi suatu objek di permukaan bumi. Pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan yang akurat akan memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah korupsi, narkoba, serta memastikan ketepatan sasaran program pembangunan,” ujar Heri Wiranto.

Baca juga: Polsek Hamparanperak Resor Belawan Gelar Patroli Malam Cegah Kejahatan Jalanan

Ia juga menekankan perlunya pengembangan digitalisasi dan pemanfaatan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) secara detail untuk mendukung ketepatan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Aset dan SDA, Ibu Manna Wassalwa Lubis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Sumatera Utara menimbulkan tantangan baru bagi pembangunan daerah.

“Pemprov Sumut terus mendorong optimalisasi tata kelola transportasi dan infrastruktur, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai fondasi perencanaan dan akselerasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Beberapa narasumber dari kementerian dan lembaga turut memberikan paparan, di antaranya:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan tema “Peran Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai Fondasi Kebijakan dan Akselerasi Pembangunan Daerah.”
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan tema “Penguatan Integrasi Data Kependudukan untuk Percepatan Pembangunan Nasional dan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.”
3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan tema “Transformasi Perlindungan Sosial Berbasis Data dan Digital dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif.”
4. Dr. Dhenyhaw Trie Wahyu Sampurno, S.Si., M.Eng., Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Geospasial dalam Pemetaan dan Peningkatan Akurasi Data Penerima Manfaat.”

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, antara lain:

* Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, MAYJEN TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han)
* Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, BRIGJEN TNI Kartika Adi Putranta, S.E.
* Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial BIG, Dr. Dhenyhaw Trie Wahyu Sampurno, S.Si., M.Eng.
* Perwakilan dari Kementerian Sosial, BPS, Kemendagri, serta unsur Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara
* Walikota dan Bupati se-Sumatera Utara, Kapolresta/Kapolres, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Badan Statistik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
* Perwakilan dari Pangdam, Danrem, dan Dandim di wilayah Sumatera Utara

Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan ini berakhir pada pukul 13.15 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara. (*)