Bagian dari Program ETPD, Pemko Siantar Pakai Kartu Kredit untuk Belanja OPD

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi me-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Rekening Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai mekanisme pembayaran dalam belanja pemerintah daerah.

Peresmian ini mendapat pendampingan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman dan Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Koordinator Pematangsiantar Subhan Pardosi.

Wesly yang juga Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Pematangsiantar menyampaikan, KKPD adalah salah satu inovasi kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Hal tersebut merupakan bagian dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang sudah didorong melalui TP2DD.

Baca juga: Kerjasama dengan Bank Sumut, Pemkab Deli Serdang Akan Uji Coba Semua Pembayaran Pakai Kartu Kredit

"Dengan KKPD, pola belanja pemerintah daerah yang selama ini menggunakan uang persediaan dan proses pencairan yang panjang, akan berubah menjadi lebih cepat, aman, dan transparan," terang Wesly.

Lebih lanjut Wesly menerangkan, ada tiga manfaat utama yang ingin dicapai dengan KKPD di Kota Pematangsiantar, yakni efisiensi dan kecepatan belanja, transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan ekosistem digital.

Wesly juga mengatakan, keberhasilan implementasi KKPD sangat bergantung pada komitmen bersama.

"Saya minta kepada seluruh kepala OPD dan bendahara untuk segera mempelajari mekanisme penggunaan KKPD, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menggunakan kartu ini sesuai peruntukannya.

"Gunakan KKPD untuk belanja produktif, tepat sasaran, dan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jangan sampai inovasi ini disalahgunakan," pesannya.

Masih kata Wesly, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

"Saya juga mengapresiasi Bank Indonesia dan bank mitra yang telah bekerja sama dalam menyiapkan infrastruktur dan pendampingan KKPD di daerah kita. Mari kita jadikan peluncuran KKPD ini sebagai langkah nyata menuju tata kelola keuangan daerah yang modern, cepat, dan bebas dari praktik tunai yang beresiko," sebut Wesly.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Wesly, juga dilakukan launching QRIS Rekening Penerimaan SKPD. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam transformasi digital Pemko Pematangsiantar. Kehadiran QRIS ini akan memudahkan masyarakat dapat membayar pajak daerah, retribusi, dan jenis penerimaan daerah lainnya dengan cepat, mudah, aman.

“Cukup menggunakan kode QR dari aplikasi dompet digital atau mobile banking apa saja. Ini sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD," tukasnya.

"Cukup scan QR, bayar selesai, bukti langsung keluar. Ini adalah pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat. Ini meminimalkan kebocoran, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, dan memudahkan rekonsiliasi keuangan daerah," tandasnya.