Sumut Terkini
Bobby Nasution Suruh Kepala Daerah Data Kendaraan Operasional Perusahaan Non-Plat BK dan BB
Disebut ini sangat penting demi kemajuan Sumatera Utara. Karena pembangunan infrastruktur di Sumut membutuhkan uang yang cukup besar.
Penulis: Indra Gunawan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution memerintahkan kepala-kepala daerah di wilayahnya untuk mendata perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya memakai plat kendaraan bukan dari Sumatera Utara.
Disebut ini sangat penting demi kemajuan Sumatera Utara. Karena pembangunan infrastruktur di Sumut membutuhkan uang yang cukup besar.
"Pak bupati dan pak wali kota serta pak wakil bupati dan pak wakil walikota kalau didaerahnya ada perusahaan yang operasihya di Sumut tapi kendaraan operasionalnya di luar plat dari Sumut BK dan BB tolong didata.
Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu, ini untuk semuanya," ujar Bobby saat acara Launching UHC Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025).
Saat di acara ini Bobby pun heran mengapa kebijakannya soal ini bisa dipersoalkan, heboh dan viral di medsos.
Dianggap ini lazim dan sudah dilaksanakan di daerah-daerah lain. Dihadapan seluruh kepala daerah dan perwakilannya yang hadir, Bobby pun sempat menunjukkan video-video viral dari Gubernur yang lebih dahulu melakukan yang sama dengannya termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Selain itu juga ada diterapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat hingga Riau.
"Ini kebijakan kita untuk mempertahankan keuangan kita. Mau dibilang kita nggak ada duit nggak apa apa. Kita butuh uang untuk, kita sangat butuh," kata Bobby.
Bobby mengatakan selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur jalan yang rusak.
Untuk memperbaiki dan membangunnya kembali disebut butuh duit yang besar. Penerapan kebijakan ini disebut dianggap potensi yang tidak menambah beban.
"Kita tidak menaikkan pajak, kita nggak nambahin pajak baru. Ini pajak yang normal. Tolong, saya minta pada Pak Bupati dicek perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Nanti kordinasi sama Dishub. Perusahaan yang beroperasi dan angkutan eperasionalnya harus plat BK atau BB. Kalau melintas silahkan (yang bukan kendaraan operasional perusahaan),"bilang Bobby.
Menantu mantan Presiden ini bilang di daerah lain gak ada merespon kebijakan yang sama dengan berlebihan.
Ia merasa wajar kalau semua kepala daerah ingin meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).
Pada saat acara launching UHC prioritas Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para Kepala Daerah.
Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu Kabupaten dengan penerima DBH paling besar.
(dra/tribun-medan.com).
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Beberapa Hari Dilanda Angin Kencang, BPBD Karo Sebut Cuaca Masih Batas Normal |
![]() |
---|
Kejurda Bola Voli Antarklub se-Sumut Rampung Digelar, PBVSI Temukan Bakat untuk Persiapan PON 2028 |
![]() |
---|
Soal NJOP, Kemenkeu Sebut Langkah Pemko Siantar Telah Sejalan dengan UU HKPD |
![]() |
---|
Polda Periksa Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Buntut Dilaporkan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus |
![]() |
---|
Kasus Korupsi Jalan Sipiongot, Gubernur Bobby Nasution Siap Hadiri Sidang Jika Dipanggil KPK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.