ISMI Gelar Dialog Kebangsaan, Dorong Pemanfaatan Maritim Indonesia

pakar maritim asal Natuna, memaparkan data bahwa 71–75 persen wilayah Indonesia merupakan laut dengan luas 5,8–6,4 juta km persegi. 

Penulis: Husna Fadilla Tarigan | Editor: Eti Wahyuni
ISTIMEWA
DIALOG KEBANGSAAN- Pengurus dan Dewan Pakar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) berfoto bersama usai Dialog Kebangsaan Seri II bertajuk “Budaya Maritim Pantai Timur Sumatera dan Keberlanjutan Laut Selat Malaka” di Medan, Rabu (1/10/2025). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam momentum peringatan Hari Maritim Sedunia, Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) menggelar Dialog Kebangsaan Seri II pada Rabu (1/10/2025) di Medan. 

Forum akademik ini mengusung tema ‘Budaya Maritim Pantai Timur Sumatera dan Keberlanjutan Laut Selat Malaka’, selaras dengan tagline International Maritime Organization (IMO): ‘Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity’.

Ketua Umum ISMI, Nizhamul, SE, MM, menegaskan pentingnya mengaitkan isu kelautan global dengan kehidupan masyarakat tradisional di pesisir Selat Malaka. 

Menurutnya, hal ini bagian dari tanggung jawab kolektif atau ‘Our Obligation’, untuk menjaga harmoni budaya maritim Melayu dan Islam sekaligus memastikan pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan.

Baca juga: Musim Hujan, Kepala BMKG Maritim Ingatkan Potensi Banjir Rob Tinggi 2 Kali di Tanggal Ini

“Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga identitas bangsa Melayu yang harus kita rawat,” ujarnya.

Sebagai narasumber utama, Rodhial Huda atau akrab disapa Wak Yal, pakar maritim asal Natuna, memaparkan data bahwa 71–75 persen wilayah Indonesia merupakan laut dengan luas 5,8–6,4 juta km persegi. 

Potensi ini, katanya, adalah aset nasional yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan syarat tidak merusak ekosistem laut.

“Laut kita adalah peluang besar, Our Opportunity. Tapi peluang itu hanya akan nyata bila dikelola dengan bijak,” tegasnya.

Wak Yal juga menyinggung sejarah hukum laut Nusantara, mulai dari Undang-Undang Laut Melaka abad ke-15, Amanna Gappa tahun 1676, hingga Deklarasi Djuanda 1957 dan pengesahan UNCLOS 1982. 

Menurutnya, jejak sejarah itu harus menjadi pijakan Indonesia untuk kembali menjadi bangsa pelaut sejati.
Dalam kesempatan itu, ISMI bersama Wak Yal menggagas pengembangan pendidikan maritim yang mencakup hukum, farmasi, penerbangan, hingga perdagangan laut. 

Mereka juga mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk bandara laut dan peningkatan kapal berbendera Merah Putih.

Gagasan ini mendapat dukungan penuh Ketua Dewan Pakar ISMI, Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, PhD, yang menekankan pentingnya seminar lanjutan demi merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. 

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Penasihat ISMI, Dr Ir H T Erry Nuradi, MSi, yang mengingatkan agar pemahaman maritim juga menitikberatkan pada kelestarian ekosistem laut.

Dialog yang dipandu Tengku Ryo Rizqan, B Mus Ed ini turut melibatkan generasi muda dan pemerhati budaya Melayu dari Yayasan Pusaka Indonesia. 

Diskusi menekankan bahwa kearifan lokal Melayu pesisir harus menjadi bagian integral dalam kebijakan nasional maupun global terkait maritim.

Koordinator Program, Prof Dr Ir Ilmi Abdullah, MSc, menutup forum dengan menegaskan bahwa dialog ini menjadi mukadimah langkah konkret ISMI ke depan dalam memperjuangkan pemanfaatan maritim Indonesia.

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved